Skandal Dana Publikasi Media: SAPA Singgung Tiga SKPA, Sebut Program Sesat!

  • Bagikan
Fauzan Adami bersama pengurus SAPA. Foto: dok. SAPA

MITABERITA.com | Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengeluarkan pernyataan sangat keras terkait program publikasi media massa di tiga Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Menurut SAPA, dana sebesar Rp13 miliar lebih yang dialokasikan untuk program publikasi media tersebut sebagai langkah untuk merampok kepentingan rakyat.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum SAPA, Fauzan Adami, menyoroti tiga dinas Provinsi Aceh yang terlibat dalam program publikasi yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Kami menduga ini program sesat alias program kepentingan untuk merampok,” katanya, kepada media MITABERITA.com Kamis 13 Juni 2024.

Data yang diungkapkan oleh SAPA menunjukkan tiga SKPA yang terlibat mencakup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh dengan anggaran mencapai Rp9 miliar, diikuti oleh Dinas Kesehatan Aceh Rp2,7 miliar, dan Dinas Syariat Islam dengan alokasi Rp1,8 miliar.

Artinya, totalnya anggaran untuk publikasi media massa tersebut mencapai lebih dari Rp13 miliar. Padahal menurut Fauzan, anggaran sebanyak itu bisa membantu ribuan orang miskin di Aceh.

“Dana sebesar itu bisa digunakan untuk membantu ribuan orang miskin dengan memberikan bantuan modal usaha agar persoalan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan narkoba tidak semakin meningkat,” katanya.

Lebih lanjut Fauzan menegaskan, program publikasi media sebesar Rp13 miliar lebih itu merupakan tindakan ketidakpedulian dari eksekutif dan legislatif di Aceh terhadap kebutuhan riil masyarakat.

“Ini zamannya teknologi, kok masih ada sistem lama. Seharusnya mereka memanfaatkan ruang teknologi yang ada. Dinas kalah dengan seorang petani di pedalaman sana dalam memanfaatkan teknologi kampanye di era sekarang atau memang ini ruang cawe-cawe anggaran,” ungkapnya.

SAPA menekankan adanya transparansi dari pihak terkait. “Kepala dinas harus menjelaskan ada apa dibalik program tersebut, dan jika itu pokir dewan harus diungkapkan, termasuk media mana saja yang menerima manfaatnya,” tegas Ketua Umum SAPA.

Dalam sepekan terakhir, skandal terkait dana publikasi dari pokok pokok pikiran (Pokir) anggota dewan telah menjadi sorotan publik di Tanah Rencong. Skandal itu menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan dana publik.

SAPA berkomitmen mengawasi dan memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah.

“Ini semua terjadi karena pengawasan legislatif yang tidak berfungsi, para anggota dewan hanya memikirkan Pokir untuk memperkaya diri, makanya sangat masif terjadi perampokan anggaran dengan berbagai modus kegiatan, semoga mereka sadar dan mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan rakyat,” tutup Fauzan Adami.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *