Ombudsman Panggil 22 Kepala Sekolah SMA Terkait Dugaan Kecurangan PPDB

  • Bagikan
Ombudsman Panggil 22 Kepala Sekolah SMA Terkait Dugaan Kecurangan PPDB. Foto: Ilustrasi - Antara

MITABERITA.com | Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan telah mengambil langkah tegas dengan memanggil 22 kepala sekolah SMA Negeri di Kota Palembang terkait dugaan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025.

Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M Adrian Agustiansyah, mengungkapkan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai respons atas banyaknya pengaduan masyarakat terkait permasalahan PPDB.

“Kami bergerak atas laporan masyarakat dan setelah dilakukan pengecekan di sekolah-sekolah, sekitar 80 persen laporan terbukti benar,” ungkap M Adrian seperti dilansir dari sumselupdate.com, Kamis 20 Juni 2024.

Dari hasil temuan tersebut, Ombudsman RI Sumsel menyimpulkan adanya maladministrasi yang terjadi dalam sistem PPDB jalur prestasi. Untuk mengatasi hal ini, Ombudsman memutuskan untuk melakukan investigasi menyeluruh dengan memanggil seluruh kepala sekolah yang terlibat.

Sementara itu, proses PPDB jalur prestasi di tingkat SMA diminta untuk ditunda sementara waktu oleh Ombudsman RI Sumsel, setelah menerima laporan tentang dugaan manipulasi data yang menjadi acuan dalam proses tersebut.

Dari 22 kepala sekolah SMA negeri yang dipanggil, 16 sekolah telah memenuhi panggilan dari Ombudsman RI Sumsel. “Kami sudah memanggil pihak inspektorat dan Kadiknas Sumsel untuk berdiskusi. Hampir semua pihak yang terlibat telah dipanggil termasuk aplikator sistem,” tambah Adrian.

Salah satu wali murid, Rizal Syamsul, yang mewakili pengaduan terkait dugaan manipulasi data dalam PPDB Jalur Prestasi, menegaskan bahwa kedatangannya ke Ombudsman Sumsel adalah dalam rangka mendukung upaya pengawasan dan keadilan.

“Kami membawa bukti-bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses PPDB Jalur Prestasi di salah satu SMA Negeri di Palembang,” ucap Rizal.

Investigasi yang sedang dilakukan Ombudsman RI Sumsel diharapkan dapat membawa kejelasan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, serta memastikan transparansi dalam proses PPDB untuk kepentingan pendidikan yang lebih baik di Sumatera Selatan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *