Gangguan Sinyal di Aceh Barat Menghambat Proses Administrasi

  • Bagikan
Gangguan Sinyal di Aceh Barat Menghambat Proses Administrasi. Foto: Ilustrasi - Blank-spot / Tribunnews 

MITABERITA.com |Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh Barat menanggapi kendala gangguan sinyal telekomunikasi dan internet yang terjadi di beberapa daerah blankspot di wilayahnya.

Kepala Diskominsa Aceh Barat Edy Sofian menyatakan gangguan ini tidak hanya mengganggu masyarakat secara umum, tetapi juga menghambat proses administrasi pemerintahan yang semakin mengandalkan teknologi digital.

“Kami sangat prihatin dengan dampak yang ditimbulkan, karena ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan administrasi di daerah,” ujarnya, Jumat kemarin.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Diskominsa Aceh Barat melakukan langkah proaktif dengan berkomunikasi secara langsung dengan penyedia layanan telekomunikasi dan pihak yang terkait dengan infrastruktur tersebut di Aceh Barat.

“Kami telah mengirimkan surat resmi serta mengadakan audiensi langsung dengan penyedia layanan, dan terus berkoordinasi dengan teknisi di lapangan untuk mempercepat penanganan masalah ini,” kata Edy.

Edy menekankan bahwa meskipun Diskominsa tidak memiliki kewenangan langsung untuk memperbaiki jaringan seluler, mereka berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan penyedia layanan telekomunikasi.

“Kami mengadvokasi dan menampung aspirasi masyarakat terkait pelayanan telekomunikasi ini,” katanya.

Selain itu, Diskominsa Aceh Barat juga menjalin kerjasama erat dengan berbagai pihak, termasuk Kakandatel/Manager Telkom Area Meulaboh, Telkomsel, dan perusahaan pengelola tower di Medan, untuk mencari solusi bersama yang terbaik.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menjalin komunikasi yang baik langsung dengan penyedia layanan, serta membangun rasa memiliki terhadap sarana telekomunikasi yang ada saat ini,” kata Edy.

Pihaknya juga terus berupaya untuk meningkatkan keterjangkauan akses telekomunikasi dan internet hingga ke tingkat gampong, serta mengkomunikasikan kebutuhan ini kepada pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan lebih lanjut.

Kerjasama yang baik antara pemerintah, penyedia layanan telekomunikasi, dan masyarakat diharapkan dapat mengatasi kendala ini dan meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di Kabupaten Aceh Barat.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *