DPR Aceh Bahas Raqan Pemenuhan Hak Disabilitas bersama Pemerintah Aceh

  • Bagikan
DPR Aceh Bahas Raqan Pemenuhan Hak Disabilitas bersama Pemerintah Aceh. Foto: Humas DPRA

MITABERITA.com | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh sepakat untuk membahas Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Disabilitas secara mendalam.

DPRA bersama Pemerintah Aceh ingin melakukan pengaturan khusus tentang pemenuhan hak hak disabilitas Aceh, apalagi pembahasan tentang Raqan tersebut kini menunjukkan kemajuan yang berarti.

Seperti disampaikan Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Falevi Kirani saat rapat dengan agenda Penyusunan Jadwal dan Pembahasan terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam rapat yang berlanhgsung Senin 3 Juni 2024, di ruang Bamus DPRA tersebut, Falevi Kirani juga kembali mengapresiasi Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Sosial yang menjadi leading sektor pengusulan Rancangan Qanun Disabilitas.

Falevi memuji langkah cepat dari Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem bersama tim yang sangat koorporatif dan komunikatif selama pembicaraan tahapan tentang Raqan tersebut.

Namun begitu, Falevi berharap agar pembahasan tentang rancangan qanun tersebut nantinya bisa memberi jawaban dari apa yang menjadi kebutuhan kaum disabilitas Aceh.

Falevi mengatakan, selama ini Dinas Sosial Aceh terkesan kewalahan mengakomodir kebutuhan kaum disabilitas Aceh karena tidak ada regulasi dan nomenklatur khusus yang spesifik.

“Semoga dengan lahirnya qanun ini barangkali akan muncul menu dalam Sistem Perencanaan Daerah yang memudahkan teman-teman Dinas Sosial, punya dasar hukum untuk membantu secara langsung terhadap masyarakat yang memang butuh hidup layak,” harapnya.

Dia juga menyampaikan, draft raqan tersebut sudah dimiliki oleh kedua belah pihak, menunggu kapan disandingkan untuk dibahas bersama. “Akan dibahas segera sesuai jadwal,” katanya.

Sementara itu, Kadis Sosial Aceh, Dr. Muslem, yang dibantu oleh jajarannya, DP3A, Biro Hukum serta organisasi skala, dalam kesempatan itu menyampaikan optimismenya bahwa pihaknya akan memberikan yang terbaik untuk disabilitas Aceh.

Ia ingin memberikan hasil terbaik dalam Raqan Disabilitas yang mendukung penuh kesetaraan dan kepastian hak hidup para penyandang disabilitas.

Apalagi, kata Muslem, hal itu juga amanah dari Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dan PP 52 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas serta qanun 11 tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial yang menjadi pedoman penyusunan qanun tentang pemenuhan hak-hak disabilitas.

Ia berharap nantinya qanun tersebut dapat mengakomodir hak-hak khusus disabilitas, yang dalam prakteknya sudah mulai berjalan namun regulasi nya belum ada. “Selain itu juga menampung aspirasi disabilitas di kabupaten/kota,” tandasnya. (Adv)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *