Pj Bupati Bireuen Diminta Evaluasi Pelaksanaan Bimtek Dana Desa

  • Bagikan
Muhammad Zubir saat memberikan keterangan kepada media. Foto: Dokumen Pribadi

MITABERITA.com | Tuntutan untuk evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) para Geuchik dan perangkat Desa yang dilaksanakan di luar daerah semakin mengemuka.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Bireuen secara tegas mengajukan permintaan kepada Penjabat (Pj) Bupati Bireuen, Aulia Sofyan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Bimtek di Kabupaten Bireuen.

Muhammad Zubir selaku Ketua YARA Perwakilan Bireuen, menegaskan urgensi evaluasi tersebut. Menurutnya, pelaksanaan Bimtek yang menghabiskan Dana Desa harus dinilai secara kritis oleh Pj Bupati Bireuen.

“Bimtek seringkali dilaksanakan di luar daerah, bahkan atas nama institusi tertentu. Hal ini menuntut evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Bimtek, terutama mengingat banyak kegiatan yang terkesan dipaksakan,” katanya.

“Pj Bupati harus segera menghentikan kegiatan semacam ini yang jelas bukan merupakan prioritas,” ujar Zubir dalam keterangan tertulisnya kepada media, Selasa 28 Mei 2024.

Zubir juga menyoroti pelaksanaan Bimtek yang dinilai mengabaikan arahan langsung dari Pj Bupati Bireuen, dalam Surat Edaran No. 800.1.8.2/603 yang dikeluarkan beberapa waktu lalu oleh Pj Bupati Bireuen, yang secara jelas melarang pelaksanaan Bimtek di luar daerah.

“Namun, arahan tersebut diabaikan dan dipaksakan, menunjukkan ketidakpatuhan yang memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa Pj Bupati harus lebih tegas dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di daerah ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Zubir meminta Pj Bupati Bireuen memanggil dinas terkait yang bertanggung jawab dalam pembinaan penyelenggara pemerintahan desa serta Inspektorat untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan gampong dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang tepat.

Tuntutan ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, serta menekankan bahwa segala kegiatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas dan arahan yang telah ditetapkan oleh otoritas daerah.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *