Ketua BRA Baru Diharapkan Terus Berkiprah Bangun Daerah

  • Bagikan
Pj Bupati Aceh Utara saat memberikan sambutan pelantikan Ketua BRA Kabupeten Aceh Utara. Foto: Mitaberita

MITABERITA.com | Pj Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar, menyampaikan pesan kepada Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Utara yang baru dilantik pada Senin 27 Mei kemarin, di aula kantor bupati.

Ketua BRA Aceh Utara masa bakti 2019-2024 tersebut dipercayakan kepada Kamaruddin sebagai Ketua Satuan Pelaksana BRA Kabupaten Aceh Utara. Dia dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Bidang Fasilitasi Rehabilitasi Kesehatan BRA Aceh Dr Zahari, mewakili Ketua BRA yang tak hadir.

Pj Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar, mengajak pimpinan BRA Aceh Utara ke depan agar mampu memberikan daya ungkit terhadap upaya dalam mewujudkan Aceh Utara yang religius, maju dan inovatif.

“Tentu saja melalui peran aktif semua stakeholder terkait, termasuk peran dan kontribusi dari lembaga BRA Aceh Utara,” ungkapnya, dikutip Selasa 28 Mei 2024.

Mahyuzar berharap kerja sama dan komunikasi Ketua BRA dapat semakin terjalin dengan baik. Dia mengharapkan BRA semakin berkiprah aktif dan memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan daerah secara objektif, berimbang, dan bertanggungjawab.

“Saya percaya, dengan komitmen dan konsistensi keluarga besar BRA, maka dipastikan akan semakin mendorong pembangunan Aceh Utara, khususnya dalam kerja-kerja sosial bagi para mantan GAM dan korban konflik yang ada di daerah ini,” ujarnya.

Prosesi pengukuhan dan pelantikan Ketua BRA Aceh Utara turut disaksikan oleh para pejabat Forkopimda, sejumlah Kepala SKPK terkait, para Camat, pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA), dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Mahyuzar juga berterima kasih kepada Ketua BRA sebelumnya yang telah melaksanakan tugas pengabdian dengan penuh dedikasi. Kata dia, berakhirnya periode tugas bukan berarti berakhirnya semangat pengabdian.

“Mohon lanjutkan kiprah saudara-saudara dengan terus memberikan dukungan guna kebaikan dan kemajuan lembaga maupun masyarakat. BRA merupakan sebuah lembaga yang menangani proses reintegrasi bagi mantan kombatan GAM, narapidana politik, dan  masyarakat korban konflik,” imbuhnya.

Sebagai informasi, BRA lahir berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 15 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM atau lebih dikenal dengan MoU Helsinki. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2015 tentang BRA serta MoU Helsinki merupakan landasan pedoman BRA dalam menjalankan peranannya.

“Mudah-mudahan organisasi ini juga ke depan bisa berkiprah dan memberikan kontribusinya dalam mempercepat laju pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” harapnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *