Gaduh! Terkuaknya Dugaan Jual-Beli Paket Publikasi Pokir Anggota Dewan di Aceh

  • Bagikan
Ilustrasi dana publikasi/Mitaberita

MITABERITA.com | Dalam beberapa hari terakhir dunia media di Tanah Rencong tiba-tiba saja dibuat rame dengan munculnya berita dari sebuah media online yang mengungkap praktik dugaan jual beli dana publikasi usulan dari anggota dewan atau populer dengan istilah dana Pokir, yang dianggap sarat dengan dugaan korupsi.

Praktik dugaan jual beli paket proyek publikasi pun diungkap terang benderang ke publik tentang bagaimana mekanisme penawaran paket publikasi dari Pokir Dewan kepada awak media dengan sistem bagi fee hingga 50 persen setiap paketnya.

Pemberitaan itu pun kemudian membuat gaduh, apalagi setelah muncul nama Muktaruddin Usman, sosok Ketua SPS Aceh yang belum lama ini menerima penghargaan karena berhasil memajukan keberadaan SPS Aceh menjadi yang terbaik se Indonesia.

Muktaruddin dianggap sebagai pemain lama yang terlibat dalam praktik dugaan jual beli paket proyek publikasi tersebut. Karena itu, usai namanya diseret dalam pemberitaan, pemilik media cetak mingguan “Media Aceh” tersebut angkat suara.

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Muktaruddin mulai melakukan penegasan agar ke depan tidak ada lagi dana publikasi dari Pokir Dewan karena sudah membuat gaduh dan keretakan hubungan antar sesama media di Aceh.

“Hapus saja (dana pokir dewan) daripada bikin gaduh dan saling iri antar pengelola media,” tegas Muktaruddin Usman, dalam keterangan yang diterima media, Sabtu 26 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu, Muktaruddin pun menyampaikan bahwa sebenarnya ia tidak sepakat kalau anggota dewan menjadikan paket proyek publikasi sebagai barang dagangan. Ia menginginkan agar praktik dugaan jualan paket publikasi Pokir Dewan itu tidak terjadi lagi ke depan.

“Supaya tak terus berulang dan jadi kegaduhan saban tahun maka langkah terbaik adalah melarang usulan pokir publikasi media,” tegasnya.

Ketua SPS Aceh itu juga menekankan kepada seluruh instansi pemerintah agar tidak mengakomodir pokir publikasi anggota dewan. Yang selama ini masih menampung program publikasi dari Pokir Dewan diminta segera menutup diri dan menolak setiap usulan program publikasi dari Pokir anggota dewan.

Bahkan, Muktaruddin Usman mengatakan dengan menolak usulan program publikasi dari Pokir Dewan, maka dapat mencegah potensi praktik korupsi berjamaah dan sistematis.

“Karena isu praktik korupsi tersebut sangat meresahkan para insan pers dan pengelola¬† perusahaan pers yang selama ini terkesan hanya sebagai “kacung” dalam menyulap anggaran negara menjadi sumber pendapatan sang pemilik pokir,” jelasnya.

Dia optimis dengan menolak usulan program publikasi dari Pokir Dewan, maka praktik jual beli pokir bisa dihentikan dan tidak terus terusan jadi kegaduhan dan perpecahan diantara pengusaha media di Aceh.

Bukan itu saja, Alumni SJI Aceh angkatan pertama itu juga mengimbau agar pada pekerja pers lebih profesional dalam menjalankan profesinya.

“Ke depan, orang yang kerjanya cari berita fokus saja cari berita bukan sibuk cari iklan dan kerjasama iklan publikasi. Hal itu perlu untuk menjaga profesionalisme pers di Aceh dan mencegah penyalahgunaan profesi wartawan,” tutup Muktaruddin Usman.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *