DPRK Aceh Besar Gelar Rapat Paripurna Pembahasan LKPJ APBK 2023

  • Bagikan
DPRK Aceh Besar Gelar Rapat Paripurna Pembahasan LKPJ APBK 2023. (FOTO: HUMAS DPRK ACEH BESAR)

MITABERITA.com | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar menggelar rapat paripurna untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBK 2023 serta membentuk panitia khusus untuk merumuskan rekomendasi penting.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Azis, yang menyatukan energi dari Forkopimda Aceh Besar dan seluruh Anggota DPRK, bersama kepala OPD dan camat di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, di ruang rapat paripurna DPRK Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (13/5/2024).

Dalam momentum yang sarat makna ini, diputuskan bahwa tahapan pertama telah sukses dilaksanakan pada hari itu, sementara tahapan kedua akan mengikuti pada tanggal 15 Mei 2024 setelah berbagai rekomendasi dipertimbangkan oleh panitia khusus DPRK Aceh Besar.

Wakil Ketua DPRK, Zulfikar Azis, dengan tegas menekankan signifikansi evaluasi terhadap kinerja Bupati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di Aceh Besar.

Evaluasi ini mencakup analisis mendalam terhadap pencapaian ekonomi daerah, target kinerja program, dan kebijakan yang dirancang untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.

“Rapat paripurna ini adalah tonggak penting bagi DPRK dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan tugas serta kewajiban kepala daerah, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ungkapnya, menegaskan komitmen DPRK dalam memastikan pemerintahan yang responsif dan berkualitas.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM, menyampaikan pencapaian luar biasa pada tahun 2023, di mana Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berhasil meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 atas laporan keuangan, menegaskan tekad pada transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Namun, tantangan-tantangan yang memerlukan perhatian serius masih ada, terutama dalam meningkatkan cakupan imunisasi balita dan memperbaiki infrastruktur perhubungan untuk mengatasi kemacetan.

Aceh Besar, dengan keberanian, telah memasuki era industri 4.0 dengan langkah-langkah signifikan seperti pemerintahan elektronik dan penguatan infrastruktur data, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam menghadapi tantangan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan data.

“Meskipun telah mencapai beberapa pencapaian yang membanggakan, saya juga mengharapkan masukan yang konstruktif untuk terus meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2024, demi keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan dan kemajuan bersama,” tegasnya.

Dengan semangat evaluasi yang konstruktif dan komitmen untuk menghadapi tantangan masa depan, rapat paripurna ini bukan sekadar acara formalitas, melainkan tonggak awal dari perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah bagi Aceh Besar. (Adv)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *