DPRA Gelar Paripurna: Penyerahan LHP Laporan Keuangan Aceh dari BPK RI

  • Bagikan
DPRA Gelar Paripurna: Penyerahan LHP Laporan Keuangan Aceh dari BPK RI. Foto: Humas DPRA

MITABERITA.com | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna di Ruang Serbaguna Gedung DPR Aceh, Senin (27 Mei 2024. Rapat itu dihadiri sejumlah pejabat penting untuk menyaksikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023.

Turut hadir Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Penjabat Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh, pimpinan dan anggota DPR Aceh, serta pejabat tinggi lainnya, seperti Tortama VI BPK RI Laode Nusriadi, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh Rio Tirta.

Ketua DPRA, Zulfadli, menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari surat BPK Perwakilan Provinsi Aceh nomor 245/S/XVIII.BAC/05/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang meminta DPRA untuk menyelenggarakan rapat paripurna guna penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023.

Dalam sambutannya, Zulfadli menjelaskan bahwa rapat paripurna ini dilaksanakan sesuai keputusan Badan Musyawarah DPR Aceh, dengan agenda utama penyerahan LHP BPK RI.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus diserahkan kepada DPRD dan dapat diakses oleh publik.

LHP tersebut terdiri dari tiga buku utama: Buku I berisi laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, Buku II berisi laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta Buku III berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD).

Hasil pemeriksaan ini bertujuan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan negara disajikan secara benar.

Zulfadli juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK sesuai dengan undang-undang. Pejabat terkait diharapkan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam waktu 60 hari setelah LHP diterima. Selain itu, DPRD harus melakukan pembahasan dan meminta penjelasan kepada BPK serta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti LHP.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010, disebutkan bahwa opini BPK atas LHP dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar, atau Menolak Memberikan Opini.

DPRA menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada BPK RI dan jajarannya di BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan LHP BPK RI yang dilakukan oleh Tortama VI BPK RI Laode Nusriadi, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh Rio Tirta, Ketua DPR Aceh Zulfadli, dan Sekretaris Daerah Aceh Azwardi. Zulfadli mengajak semua pihak untuk memberikan apresiasi atas kerja keras BPK RI. (Adv)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *