Daerah Penyangga Kota Banda Aceh Butuh Perhatian Penuh Pemerintah Provinsi

  • Bagikan
Akademisi Universitas Syiah Kuala, Dr Amri. Foto: dok for MITABERITA.com

MITABERITA.com | Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga miniatur atau jantungnya Aceh. Namun, seringkali daerah-daerah penyangganya luput dari perhatian.

Daerah penyangga ini menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menjadi rute utama bagi pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Namun, ironisnya, pembangunan di daerah penyangga ini terkesan terlupakan.

Berbagai kecamatan di daerah penyangga tersebut masih tertinggal dalam hal pembangunan, dengan masalah seperti kurangnya penerangan jalan, air bersih, dan jalan berlubang yang belum mendapat perhatian serius.

Akademisi dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Dr Amri menjelaskan, Kota Banda Aceh yang luasnya hanya 61 km persegi tidak mampu menampung semua kegiatan, sehingga banyak yang tinggal di daerah penyangga, terutama di wilayah Aceh Besar.

Menurut mantan Sekretaris Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala itu, ada berapa kecamatan yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah Aceh, diantaranya, Baitussalam, Krueng Barona Jaya, Blang Bintang, Ingin Jaya, jika ingin menjadikan Banda Aceh sebagai wajahnya Aceh lebih baik di mata pendatang.

“Gubernur Aceh, Bustami Hamzah sendiri telah menegaskan bahwa suksesnya Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang untuk memberikan perhatian penuh pada daerah penyangga ini,” katanya, Rabu 1 Mei 2024.

Amri menuturkan, pembagian dana Otsus menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk memberikan bantuan kepada daerah penyangga ini. Dengan bantuan anggaran yang tepat, untuk perbaikan infrastruktur seperti perbaikan jalan, penerangan jalan, dan pembenahan kawasan kumuh agar bisa segera dilakukan.

Maka, perhatian penuh Pemerintah Provinsi Aceh pada daerah penyangga bukan hanya akan mendukung ibu kota provinsi, tetapi juga akan menjadikan Banda Aceh sebagai simbol sejati dari kemajuan Aceh secara keseluruhan.

Beberapa tempat khusus milik pejabat provinsi Aceh yang berada di daerah penyangga, antara lain, perumahan DPR Aceh dan Kantor Wali Nanggroe Aceh, kawasan itu perlu mendapatkan perhatian provinsi Aceh,” tegas Akademisi pemegang sertifikat Planning and Budgeting dari Graduate Research Institute for Policy Studies (GRIPS) Tokyo Jepang tersebut.

“Apa yang saya sampaikan ini merupakan hasil penelitian empiris (empirical research) sejak tahun 2018. Mudah-mudahan ini segera mendapat perhatian dan respon cepat dari pemerintah Aceh, karena sudah berulang kali kita sampaikan termasuk pernah kita seminar-kan, tapi belum ada perubahan,” harapnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *