Badan Legislasi DPRA Bahas Rancangan Qanun Tentang Grand Design Syariat Islam

  • Bagikan
Badan Legislasi DPRA Bahas Rancangan Qanun Tentang Grand Design Syariat Islam. Foto: Humas DPRA

MITABERITA.com | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Badan Legislasi (Banleg) tengah giat mengupas Rancangan Qanun (Raqan) Aceh, sebuah inisiatif tentang Grand Design atau Rencana Induk terkait Syariat Islam.

Dalam serangkaian pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali, pada hari Senin (13 Mei 2024 pukul 09.30 WIB), Banleg DPRA mengundang sejumlah pihak terkait, termasuk 10 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) pelaksana, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta melibatkan para Guru Dayah dan Perwakilan Ormas di Ruang Serbaguna Gedung DPRA.

Ketua Banleg DPR Aceh, Mawardi, mengungkapkan bahwa Raqan ini bertujuan untuk merumuskan strategi pelaksanaan Syariat Islam dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, dengan fokus pada 5 target utama, meliputi tata kelola pemerintahan, pendidikan, kepastian hukum, dan ekonomi.

Raqan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pembangunan Aceh di berbagai sektor, termasuk lingkungan, keuangan, dan ekonomi, serta akan dievaluasi secara berkala untuk menetapkan target baru.

Proses pembahasan Raqan melibatkan metode diskusi internal antara pemerintah dan Badan Legislasi, serta roadshow ke beberapa kabupaten dan kota untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas, tokoh masyarakat, dan ahli di berbagai bidang terkait.

Para anggota Badan Legislasi dan pembicara lainnya menegaskan pentingnya dukungan serta masukan dari seluruh masyarakat Aceh dalam penyempurnaan Raqan ini. Mereka juga menyoroti perlunya pengaturan yang bijaksana terkait penerapan Syariat Islam, termasuk aturan bagi non-Muslim.

Tgk H. Muhammad Yusuf A. Wahab (Tu Sop Jeunieb), hadir dalam pembahasan Raqan, menegaskan perlunya strategi untuk memperkuat wilayah syariah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A., Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menegaskan bahwa Raqan ini merupakan arah kebijakan pembangunan Syariat Islam di Aceh dan akan menjadi panduan bagi semua lembaga pemerintah dalam menjalankan Syariat.

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA Guru Besar menyoroti pentingnya menghindari tumpang tindih dengan qanun-qanun yang sudah ada, serta perlunya menjaga agar implementasi Syariat Islam sesuai dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin.

Dukungan dari berbagai pihak seperti Tim Pemerintah Aceh, Fakultas Hukum Unsyiah, MPU Aceh, Dinas Dayah Aceh, serta Satpol PP, menunjukkan komitmen bersama untuk menyempurnakan Raqan ini agar dapat menjadi landasan yang kokoh dalam implementasi Syariat Islam di Aceh, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (Adv)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *