Aksi Massa Jurnalis Lintas Organisasi Tolak Revisi UU Penyiaran

  • Bagikan
Aksi Massa Jurnalis Lintas Organisasi Tolak Revisi UU Penyiaran. Foto: Mitaberita

MITABERITA.com |Puluhan jurnalis lintas organisasi profesi turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, Jumat 31 Mei 2024.

Para kuli tinta dari wilayah kerja Lhokseumawe dan Aceh Utara (Pase) menyuarakan penolakan terhadap Revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang tengah digodok di kursi Parlemen, Jakarta Pusat.

Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi jurnalis ternama, termasuk Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Persatuan Wartawan Aceh (PWA), serta Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Lembaga Bantuan Hukum Cakra dan Yayasan Advokasi Rakyat (YARA) juga turut serta dalam aksi ini.

Para peserta aksi melakukan long march dari Simpang Tugu Bank Aceh menuju Gedung DPRK Lhokseumawe, sambil berorasi dan membentangkan spanduk serta poster protes terhadap revisi UU penyiaran.

Mereka juga melakukan aksi teatrikal dengan mengikat diri menggunakan danger line sebagai simbol pembungkaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi.

Koordinator aksi, Muhammad Jafar, menyatakan bahwa jurnalis dari Lhokseumawe dan Aceh Utara menolak tegas pasal-pasal kontroversial dalam revisi UU Penyiaran yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Pasal-pasal tersebut, menurut Jafar, dapat digunakan untuk mengontrol dan menghambat kerja jurnalistik serta mengancam independensi media.

“Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers dan berekspresi, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi,” ujar Jafar.

Para peserta aksi juga menyoroti dampak negatif revisi UU Penyiaran terhadap industri media, pekerja kreatif di ranah digital, serta diskriminasi terhadap kelompok marginal.

Mereka menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi demi menjaga semangat reformasi dan demokrasi di Indonesia.

Meskipun demikian, kekecewaan terhadap respons DPRK Lhokseumawe terlihat dari fakta bahwa hanya sedikit anggota dewan yang hadir menemui massa aksi. Hanya dua dari 25 anggota DPRK Lhokseumawe yang datang, sementara sisanya berdalih sedang dinas di luar.

Kekecewaan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam ranah legislatif.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *