Siapa yang berhak menilai LKPJ Pemda Aceh?

  • Bagikan
Penyerahan LKPJ Gubernur Aceh kepada DPRA pada sidang rapat paripurna. Foto: Biro Adpim Setda Aceh

MITABERITA.com | Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran APBA tahun 2023, dalam rapat paripurna DPRA, Senin 22 April 2024.

LKPJ Gubernur Aceh itu diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Bustami Hamzah dan diterima oleh Ketua DPRA Zulfadhli, sesuai dengan tupoksi DPRA meliputi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan.

“Dari tiga tupoksi DPRA maka tupoksi ketiga pengawasan harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh DPRA untuk mengawasi uang rakyat melalui APBA yang telah digunakan oleh eksekutif selama tahun 2023,” ujar Pengamat Ekonomi Dr Amri SE MSi, Senin 22 April 2024.

Dalam wawancara dengan wartawan MITABERITA.com di Banda Aceh, Dr Amri mengatakan sangat mudah menilai kinerja Pemda Aceh, yaitu meliputi Kinerja Ekonomi Makro Aceh, Pengelolaan Keuangan Aceh,  Kinerja per SKPA dan kinerja berdasarkan Penugasan.

Ia menjelaskan, kinerja Ekonomi Makro Meliputi tingkat kemiskinan Aceh, pengangguran, pemerataan ekonomi, tingkat stunting dan pertumbuhan ekonomi setelah menggunakan APBA tahun 2023.

“Kinerja pengelolaan Keuangan Aceh tentunya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, dari APBA itu diperoleh informasi kemana saja uang rakyat itu digunakan. Jadi dilihat sisi penerimaan, dan pengeluaran,” katanya.

Sementara kinerja per SKPA atau dinas untuk kinerja per dinas, sambungnya, yang dilihat adalah sejauh mana visi dan misi masing-masing tercapai. Baik dinas utama dan dinas pendukung di Provinsi Aceh.

“Menilai kinerja harus berdasarkan data dan fakta berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan berdasarkan feeling atau suka atau tidak suka (like and dislike),” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr Amri menuturkan, tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki jika ada hal yang belum tercapai sebagai mana visi dan misi Pemda Aceh, bukanlah mencari kesalahan orang lain.

“Dengan kita ketahuan kekurangan atau kelemahan maka top manajemen atau Pj gubernur bisa memperbaiki kelemahan dalam pemanfaatan APBA tahun 2024,” ucapnya.

“Semoga visi dan misi Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya tercapai kesejahteraan masyarakat di Aceh,” tutupnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *