Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Kunjungi Kejati Aceh

  • Bagikan
Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Kunjungi Kejati Aceh. Foto: Humas Kejati Aceh 

MITABERITA.com | Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) Babul Khoir, mengunjungi kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Kamis 21 Maret 2024 .

Babul Khoir bersama bersama rombongannya tiba di kantor Kejati Aceh Jalan Dr. Mohd Hasan, Batoh, Kota Banda Aceh, Sekira Pukul 09.00 WIB yang disambut Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Joko Purwanto didampingi para Asisten Kejati Aceh.

Kunjungan tersebut dalam rangka Kegiatan Pemantauan Penilaian Tata Kelola Organisasi, Kelengkapan Sarana dan Prasarana di Kejati Aceh.

Kajati Aceh Drs. Joko Purwanto menjelaskan gambaran umum tetang provinsi Aceh kepada Wakil KomJak RI, bahwa Aceh seluas 5.675.840 hektare yang secara administratif memiliki 18 kabupaten dan 5 kota, dengan jumlah penduduk Aceh 5.325.010 jiwa.

“Secara sosiologi penduduk Aceh sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh,” kata Joko Purwanto dalam Sambutanya.

Pemerintahan Aceh dan terlaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama dengan tata nilai Syariat Islamnya.

Menurutnya kekhususan ini juga ada pada jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh dalam menangani perkara jinayat atau perkara pelanggaran syariat Islam.

Sedangkan secara adat budaya, Aceh memiliki Lembaga Majelis Adat Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Joko mengatakan, Kejaksaan Tinggi Aceh membawahi 23 kejaksaan negeri, yang terdiri dari 6 kejaksaan negeri tipe A dan 17 kejaksaan negeri tipe B, serta 2 cabang kejaksaan negeri.

Jumlah pegawai secara keseluruhan se Aceh yaitu 1.003 orang pegawai, dengan perincian : 322 orang Jaksa dan 681 orang Pegawai Tata Usaha.

“Karena itu kami mohon petunjuk dan arahan Bapak Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI di kesempatan hari ini, untuk kesempurnaan kami dalam pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan lainnya,” kata Joko Purwanto.

Sementara Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI Babul Khoir menjelaskan tetang Peranan Komisi Kejaksaan dalam meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan RI.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 16/2004 yang telah dirubah dengan UU No.11/2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.”

Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI pada Pebruari 2005 yang kemudian diubah dengan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2011 pada Maret 2011. tanggal 7 Peraturan tanggal 4 Maret 2011

Babul Khoir mengatakan, intinya pengawasan kolaboratif dengan Pengawas Internal Komisi Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai Pengawas Eksternal, tetapi sebagai Mitra Strategis dalam upaya perbaikan kinerja dan perilaku Aparat Kejaksaan, khususnya melalui kolaborasi yang efektif dan professional dalam menjaga dan meningkatkan public trust.

Begitupun, Kolaboratif dengan perguruan tinggi, Komisi Kejaksaan harus menjalin kerjasama yang erat dengan perguruan tinggi dalam membantu penyusunan kebijakan, dan pemantauan kinerja kejaksaan.

“Fakultas Hukum khususnya dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman generasi muda tentang peran Kejaksaan dalam sistem peradilan sebagai contoh tindakan konkretnya adalah dengan menempatkan posko pengaduan masyarakat,” ujarnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *