Silang Pendapat Achmad Marzuki-Zulfadhli Gagal Difasilitasi Mendagri

  • Bagikan
Pimpinan DPR Aceh dan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, pada rapat paripurna yang berlangsung Senin malam 18 Desember 2023 di gedung utama Kantor DPRA. Foto: Humas DPRA

MITABERITA.com | Pada dasarnya, pembahasan dan pengesahan APBA 2024 sudah tak ada masalah lagi antara Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh. Sebab, kedua belah pihak telah setuju APBA 2024 pada Senin 18 Desember 2023 lalu di gedung DPRA.

Saat itu disepakati, Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2024 sebesar Rp 11,7 Triliun. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan bersama antara DPR Aceh dan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dalam rapat paripurna.

Rapat itu bahkan dipimpin langsung oleh Ketua DPRA Zulfadli dan anggota DPRA, dan dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, bersama kepala SKPA, Forkopimda, dan para pejabat lembaga vertikal.

Namun, walaupun kedua belah pihak telah setuju dengan pengesahan APBA 2024, anggaran yang sangat besar manfaatnya terhadap perputaran ekonomi rakyat Aceh tersebut tidak kunjung disahkan.

Silang pendapat antara Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Ketua DPR Aceh pun mencuat ke publik. Namun, tidak ada satu pun pejabat Aceh yang bersedia memberikan penjelasan.

Pada Senin 4 Maret 2024, Pj Gubernur Aceh meminta bantuan kepada Kemendagri agar menfasilitasi penetapan APBA 2024 bersama DPRA. Sayangnya, Ketua DPRA Zulfadhli dalam kesempatan itu tak hadir, sehingga membuat Kemendagri gagal menfasilitasi Pemerintah Aceh-DPRA.

Padahal, Pj Gubernur dan Ketua DPRA merupakan dua pihak yang harusnya lebih banyak memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya untuk kepentingan rakyat Aceh, yang nasib ekonominya saat ini sangat buruk.

Baca: Pj Gubernur Aceh Minta Bantuan Kemendagri Fasilitasi Penetapan APBA 2024

Melalui salinan surat yang diterima media ini, Politisi Partai Aceh itu menyampaikan bahwa ia memaklumi undangan dari Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah, tapi ia ‘enggan hadir’ karena menganggap persoalan tersebut masih bisa diselesaikan secara internal Pemerintah Aceh.

Pria yang akrab disapa Tgk Abang itu juga mengharapkan agar Pj Gubernur Aceh tidak memberikan pernyataan di media massa, karena menurutnya dapat menimbulkan polemik terhadap penetapan APBA.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena belum dapat menghadiri pertemuan dimaksud dan memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Dirjen untuk memerintahkan kepada Saudara Pj Gubernut Aceh (tanpa diwakili) agar melakukan komunikasi yang arif dan bijaksana kepada Pimpinan DPRA pada kesempatan pertama,” tulisnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *