Pj Gubernur Harap BPK Audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Secara Independen

  • Bagikan
Pj Gubernur Harap BPK Audit Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Secara Independen. Foto: Biro Adpim Setda Aceh

MITABERITA.com | Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah mengharapkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dapat melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023 secara independen dengan prinsip kemitraan dan tanggungjawab.

Hal itu disampaikan Bustami usai menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Unaudited tahun anggaran 2023 kepada BPK RI Perwakilan Aceh, di Kantor BPK, Kamis 28 Maret 2024.

Bustami mengatakan, evaluasi dan rekomendasi BPK dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi langkah perbaikan terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh ke depan.

Laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023 yang diserahkan Pj Gubernur itu terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah direview oleh inspektorat Aceh.

“Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP),” kata Bustami.

Pada kesempatan itu, Bustami juga melaporkan pada tahun 2023, Pemerintah Aceh dapat menyerap APBA dengan realisasi belanja sebesar 97,71% atau Rp11,35 trilyun dan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp10,57 triliun atau 101,96% dari yang dianggarkan dalam APBA.

“Berdasarkan persentase realisasi pendapatan dan belanja APBD provinsi se-Indonesia tahun 2023, Aceh masuk tiga besar provinsi tertinggi realisasi pendapatan dan peringkat pertama persentase realisasi belanja tertinggi se Indonesia,” ujar Bustami.

Sementara itu, Kepala Subauditorat Aceh 1 BPK RI wilayah Aceh, Trisna, mengatakan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut akan diserahkam BPK RI paling lambat 2 bulan sejak diterima atau pada tanggal 28 Mei 2024.

“Kami berusaha agar hasil pemeriksaan LKPA dapat bermanfaat melalui rekomendasi yang kami berikan, sehingga dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBA ke depan,” kata Trisna.

Trisna mengharapkan, Pemerintah Aceh juga bisa mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun ini terhadap laporan keuangannya.

Ikut hadir mendampingi Pj Gubernur dalam acara tersebut, Pj Sekda Aceh Azwardi,  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, Kepala Bappeda Aceh T Ahmad Dadek, dan Plh Kepala Biro Adpim Setda Aceh M Gade.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *