Modal Utama yang Harus Dimiliki Calon Kepala Daerah

  • Bagikan
Ilustrasi calon kepala daerah. Foto: Okezone

“Calon kandidat kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal.” (Usman Lamreung)

Pemilu presiden dan legislatif sudah selesai, biarpun masih belum ada penetapan akhir pemenang pemilu, karena masih ada tahapan pleno di KPU. Dinamika politik dan pemilu curang masih menjadi isu hangat nasional bahkan sudah dibicarakan di tingkat internasional.

Terlepas dari berbagai dinamika politik seputar hasil pemilu legislatif dan presiden, tidak kalahnya isu dan pembicaraan publik tentang calon kandidat untuk Pilkada Aceh termasuk calon kandidat bupati di Aceh Besar.

Sudah menjadi hot isu di media, dan warung kopi seputar Aceh Besar menyambut hangat munculnya nama-nama calon kandidat Bupati Aceh Besar pada Pilkada 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi.

Adapun beberapa nama kandidat yang mulai hangat dibicarakan antara lain; Musannif, Mukhlis Basyah, Syekh Muharam, Iskandar Ali, Irawan Abdullah, bahkan Muchlis Zulkifli. Nama-nama tersebut muncul dari pernyataan calon di media, survey di group WhatsApp dan sering dibicarakan di ruang publik seputar Aceh Besar.

Beberapa politisi tersebut mulai mencuat namanya, namun masih ada juga kandidat yang malu-malu untuk menyampaikan secara terbuka, seperti yang sudah disampaikan oleh Syekh Muharam, yang berkeinginan maju sebagai calon bupati pada kontestasi Pilkada Aceh Besar 2024.

Kita mendorong nama-nama tersebut untuk berani menyampaikan keinginannya secara terbuka hasrat dan tujuan politik untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Besar. Biarlah ada warna demokrasi di Aceh Besar.

Semakin banyak kandidat akan semakin baik, nantinya dengan harapan akan terpilih salah satu calon kandidat sebagai pemimpin terbaik yang menahkodai pembangunan Aceh Besar yang saat ini masih tertinggal jauh dari daerah-daerah lain.

Merujuk pada teori modal sebagai relasi sosial dalam sebuah sistem pertukaran, yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang langka, yang layak dicari dalam bentuk sosial tertentu beragam jenis modal dapat dipertukarkan dengan jenis-jenis modal lainnya.

Pertukaran yang paling dramatis adalah pertukaran dalam bentuk simbolik. Sebab, dalam bentuk simbolik inilah, bentuk-bentuk modal yang berbeda dipersepsikan dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate.

Pilkada merupakan proses demokrasi secara prosedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi dalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi Pilkada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.

Harus Punya Modal

Modal utama yang harus dimiliki para calon kandidat yang hendak mengikuti kontestasi di dalam Pilkada yaitu Modal Sosial, Modal Budaya, Modal Politik dan Modal Ekonomi. Calon kandidat kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal. Semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi empat modal itu, maka semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah.

Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.

Modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif.”

Modal Budaya diperoleh individu dengan cara yang terbentuk dan terinternalisasi padanya sejak ia kecil, terutama melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya. Modal Politik, kandidat calon kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik (koalisi partai), fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan Pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik, karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat. Modal Ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai.

Dari pernyataan diatas, maka sudah pasti para kandidat mempunyai empat modal dasar untuk bisa maju sebagai calon kandidat Bupati Aceh Besar, termasuk sudah punya elektabilitas. Harus dipahami bahwa Pilkada sebagai ajang kompetisi politik mengandung dua dimensi kepentingan, yaitu kepentingan calon bupati dan pasangannya wakil bupati, dan kepentingan rakyat.

Masih Mengandalkan Popularitas

Bagi para calon, perkara elektabilitas akan menjadi concern utama karena itulah batu loncatan untuk memenangkan kursi bupati sebagai kepala daerah dalam Pilkada. Namun, di sisi masyarakat pemilih juga punya kepentingan untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten dan visioner yang bisa membawa perubahan bagi kehidupan mereka ke arah yang lebih.

Nah ini yang belum kita lihat yang bisa ditunjukkan oleh sosok dan calon kandidat bupati yang selama ini dijagokan akan muncul sebagai calon kandidat bupati dan wakil bupati Aceh Besar pada Pilkada 2024. Sepertinya calon kandidat bupati masih mengandalkan variabel popularitas, kekuatan mesin politik, dan hasil survey untuk membangun citra elektabilitas.

Sejauh ini kita belum melihat para calon kandidat menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang masa depan Aceh Besar lima tahun ke depan, bagaimana dan mau diapakan Aceh Besar lima tahun ke depan? Belum ada narasi-narasi kritis pembangunan Aceh Besar.

Kita tau hari ini banyak sekali persoalan dan masalah pembangunan Aceh Besar, seperti masih tinggi kemiskinan ekstrim, stunting, masalah reformasi birokrasi, pengangguran, PAD, Pusat Pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan daerah terluar dan penguatan ekonomi.

Belum Punya Gagasan

Berbagai masalah tersebut harus bisa diselesaikan, tentu kandidat calon bupati harus punya gagasan dan konsep menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dengan baik, supaya publik bisa melihat dan menilai seperti apa kapasitas intelektual mereka memimpin Aceh Besar menjadi lebih baik ketika mereka menjadi bupati nanti.

Sejauh ini kita tidak melihat karakter politik gagasan dari calon-calon yang muncul diatas. Dalam konteks kebutuhan akan lahirnya pemimpin Aceh Besar yang berkualitas, kompeten, dan visioner, yang menjadi kepentingan rakyat Aceh Besar, maka para calon kandidat bupati harus punya gagasan komprehensif dan sistemik. Ini yang harus ditunjukkan oleh semua calon dengan politik gagasan dan ide-ide perubahan.

Meraka sudah harus maju dengan tawaran-tawan program yang konkrit dan visioner bagi integrasi pembangunan Aceh Besar ke depan. Kalau perlu mendeclare, itu yang akan saya lakukan jika saya jadi bupati Aceh Besar 2024 nanti, kenapa tidak? Itu baru elegan dan berkelas. kenapa harus malu-malu?

 

Usman Lamreung: Pengamat Politik – Direktur Lembaga Emirate Development Research (EDR)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *