Mendagri Persilakan Pj Gubernur Aceh Pergubkan APBA 2024

  • Bagikan
Mendagri Persilakan Pj Gubernur Aceh Pergubkan APBA 2024. Foto: salinan surat yang diperoleh MITABERITA.com, Rabu 6 Maret 2024.

MITABERITA.com | Kementerian Dalam Negeri mempersilahkan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengesahkan APBA tahun anggaran 2024 melalui peraturan gubernur (Pergub), jika Ketua DPR Aceh juga menandatangani Qanun penetapan APBA 2024 dalam waktu sepekan dimulai dari tanggal 5 Maret 2024.

“Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan,” demikian tertulis dalam huruf B poin 5 surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor: 900.1.1/1579/Keuda tertanggal Jakarta, 5 Maret 2024.

Surat tersebut perihal penjelasan fasilitasi terkait keterlambatan penetapan APBA 2024 yang sebelumnya mandek karena tidak dihadiri oleh Ketua DPRA.

Dalam salinan surat yang diterima media ini, pada poin (1) huruf (C) dijelaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Hal itu menunjukkan ketika Ketua DPRA tidak dapat menandatangani atau berhalangan maka dapat digantikan oleh pimpinan lainnya untuk menandatangani APBA 2024.

Sementara di dalam poin 2 huruf (C) surat Kemendagri kembali ditegaskan, dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota, kepala daerah menetapkan peraturan daerah tentang APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi

Selanjutnya, dalam poin berikutnya Kemendagri juga menyebutkan peraturan daerah tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Menteri bagi provinsi dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.

Surat yang ditandatangani oleh Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Horas Panjaitan itu menindaklanjuti surat dari Pj Gubernur Aceh Nomor 900.1/2490 tanggal 28 Februari 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Terkait Keterlambatan Penetapan APBA tahun 2024 dan memperhatikan surat Ketua DPRA Nomor 005/0350 tanggal 4 Maret 2024 Hal Undangan Rapat.

Berdasarkan surat tersebut Kemendagri memberi ruang selama sepekan kepada Ketua DPRA untuk menandatangani dokumen hasil evaluasi APBA 2024, jika tidak maka Gubernur diberikan kewenangan menetapkan APBA melalui Perda/Pergub.

Bahkan Kemendagri juga memberikan kemudahan jika Ketua DPRA berhalangan menandatangani dokumen tersebut maka dapat diwakilkan oleh pimpinan sementara, dalam hal ini wakil ketua 1, wakil ketua 2 atau wakil ketua 3 DPRA sebagai unsur pimpinan DPRA.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *