Ketua DPRA dan TAPA Sepakat Teken Pengesahan APBA 2024

  • Bagikan
Ketua DPRA dan TAPA Sepakat Teken Pengesahan APBA 2024. Foto: Humas DPRA

MITABERITA.com | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) melakukan penandatanganan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 yang telah disempurnakan berdasarkan evaluasi Menteri Dalam Negeri RI.

Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah, yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRA, Jumat 15 Maret 2024.

Suasana penandatanganan di ruang kerja Ketua DPRA itu benar benar cair, dan penuh kekeluargaan. Kedua kubu menjalaninya secara apa adanya, tanpa protokoler berbelit.

Dokumen APBA hasil evaluasi Mendagri yang sempat tertunda penandatanganannya itu, kompak diteken oleh Ketua TAPA dan Banggar DPRA serta Tim TAPA. Akhirnya, persoalan APBA 2024 selesai dan segera dilaksanakan dalam berbagai Program pembangunan.

Sejumlah Anggota Banggar DPRA turut hadir menyaksikan momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Aceh itu, diantaranya. Anggota yang hadir antara lain; Abdurrahman Ahmad, Ihsanuddin MZ, Tarmizi, Irpanusir dan Ali Basrah.

Sementara dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA, hadir Plh Sekda Aceh Azwardi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mawardi, Asisten Administrasi Umum Iskandar, Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek, Plt Kepala BPKA Ramzi dan Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, Daniel Arca.

Dalam kesempatan itu, Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, meminta tim TAPA untuk segera menyelesaikan seluruh proses dan tahapan selanjutnya agar APBA 2024 dapat segera direalisasikan.

Ketua TAPA, Azwardi mengatakan, usai diteken Ketua DPRA, anggaran tersebut akan segera direalisasikan minggu depan. Fokus pertama pihaknya adalah pencairan gaji Aparatur Sipil Negara utamanya untuk tenaga kontrak yang sudah tertunda dua bulan ini.

“Insya Allah atas petunjuk dari Pj Gubernur, kami akan segera menyelesaikan dokumen terkait legalitas pencairan gaji tenaga kontrak dan minggu depan kita akan menyelesaikan kewajiban terhadap ASN dan tenaga kontrak yang ada di Pemerintah Aceh,” kata Azwardi.

Azwardi mengatakan, tahapan selanjutnya setelah penandatangan tersebut, pihaknya akan segera menyelesaikan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). “Setelah itu kami akan membuat arus kas dan akan kita kembalikan kepada SKPA untuk dilihat mana yang prioritas untuk dicairkan,” kata Azwardi. (Adv)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *