Aset Muhammadiyah Aceh Diprediksi Capai 1 Triliun pada Ramadhan 2024

  • Bagikan
Aset Muhammadiyah Aceh Diprediksi Capai 1 Triliun pada Ramadhan 2024. Foto: dok. Muhammadiyah Aceh

MITABERITA.com | Aset milik organisasi Muhammadiyah Aceh sebanyak Rp 445,9 Miliar pada tahun 2021 lalu. Angka tersebut direkap dari 14 pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten yang melakukan pencatatan aset berupa tanah yang dibeli maupun wakaf untuk Muhammadiyah.

“Saya meminta kepada Majelis Wakaf PWM untuk menginput data aset Muhammadiyah di 10 kabupaten/kota lagi pada Ramadhan ini, agar menjadi rekap yang lengkap dan kita akan tahu berapa sesungguhnya kekayaan Muhammadiyah Aceh,” ujar Wakil Pimpinan Muhammadiyah Aceh, Dr H Taqwaddin, yang juga mengkordinir Majelis Wakaf, Rabu 20 Maret 2024.

Taqwaddin menjelaskan, pencatatan ini penting dilakukan, disamping agar pimpinan selanjutnya, baik PDM maupun PWM mengetahuinya, juga agar para pimpinan Muhammadiyah di daerah daerah melakukan upaya menjamin kepastian hukum (legalitas hak), melindungi dan mengelola semua aset itu agar produktif dan memberi manfaat nyata bagi umat.

“Jika kita selesai mendata semua aset Muhammadiyah 10 daerah lagi, termasuk Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luwes, Pidie Jaya, Sabang dan aset wilayah, mungkin saja kekayaan Muhammadiyah Aceh mencapai satu Triliun pada tahun 2024 ini,” ungkapnya, didampingi Wakil PWM Dr. Amiruddin dan Wakil PWM Muhammad Yamin.

Sementara itu, Ketua Majelis Wakaf PWM Aceh menegaskan, pihaknya akan melakukan pendataan aset dari 9 PDM lagi plus satu aset PWM. “Insya Allah pendataan tersebut dapat kami selesaikan dalam bulan suci ini,” kata H. Nurul Bahri, yang juga mantan KaKanwil BPN Aceh.

Dalam Rapat Majelis Wakaf yang diadakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, Selasa 19 Maret 2024, Wakil Ketua PWM Aceh, Dr Taqwaddin menegaskan pada semua peserta rapat bahwa semua aset Muhammadiyah dimanapun letaknya harus dicatat, didata, dijamin alas hak dan legalitasnya, disertifikatkan, dan dikelola secara baik.

Sehingga memberikan manfaat bagi warga Muhammadiyah dan khalayak umum, serta juga menimbulkan manfaat bagi pemberi Wakaf berupa pahala yang terus menerus hingga hari kiamat.

“Pekerjaan berat itu adalah tanggung jawab kita. Makanya, diperlukan koordinasi yang baik dengan Majelis Wakaf Muhammadiyah di daerah-daerah,” katanya.

Menurutnya tidak masalah dalam melakukan pekerjaan berat tersebut tidak mendapatkan gaji atau honor atau fasilitas apapun. Semua ini mesti dilakukan secara ikhlas dalam rangka membesarkan organisasi Muhammadiyah.

“Perlu pula saya tegaskan bahwa semua aset Muhammadiyah harus atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Ini perlu dipastikan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari,” tutup Taqwaddin, yang sehari-hari bertugas sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Tinggi Aceh.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *