Pimpinan DPRK Aceh Besar Mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

  • Bagikan
Pimpinan DPRK Aceh Besar Mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. (FOTO: HUMAS DPRK ACEH BESAR)

MITABERITA.com | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar, khususnya melalui Dinas Pertanian, dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Gunawan, menegaskan pentingnya langkah ini sebagai salah satu cara yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian.

“Ini adalah langkah yang tepat mengingat Aceh Besar telah lama menjadi penyokong utama produksi padi dan gabah di Aceh,” ujarnya dalam pernyataan kepada media pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Gunawan juga menyoroti urgensi perlindungan lahan pertanian dalam mendukung program mandiri pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.

“Ketika lahan pertanian yang selama ini memberikan surplus padi menjadi terancam karena kurangnya perlindungan dari pemerintah, ini bisa menjadi kerugian besar bagi kita semua,” tambahnya.

Selain itu, Gunawan juga menekankan pentingnya pemetaan lahan pertanian dan perkebunan yang akurat, yang didasarkan pada kajian mendalam, dengan tujuan akhir untuk kesejahteraan masyarakat lokal di daerah masing-masing.

“Kami berharap agar proses pemetaan ini dilakukan secara jujur dan teliti, sehingga tidak ada kebingungan antara lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan lahan yang dapat merugikan kepentingan bersama,” jelasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Aceh (PA) ini menjelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini diatur oleh undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tegas dari Pemerintah Aceh Besar untuk melaksanakan undang-undang ini dengan sungguh-sungguh, agar lahan pertanian kita tetap terjaga dan tidak disalahgunakan,” pungkasnya dengan tegas. (Adv)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *