Ketua DPRK Menerima Dokumen LKPJ Bupati Aceh Besar Tahun 2023

  • Bagikan
Ketua DPRK Menerima Dokumen LKPJ Bupati Aceh Besar Tahun 2023. (FOTO: HUMAS DPRK ACEH BESAR)

MITABERITA.com | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Iskandar Ali, didampingi oleh Sekretaris DPRK Aceh Besar, Fata Muhammad, menerima dengan penuh tanggung jawab dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar untuk tahun 2023.

Dokumen tersebut diserahkan secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Besar, Jamaluddin, yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, di Sekretariat DPRK Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (26/2/2024).

Rahmawati selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar, turut serta mendampingi dalam proses penyerahan dokumen tersebut.

LKPJ Bupati Aceh Besar tahun 2023 merupakan laporan kinerja Bupati yang mencerminkan realisasi program-program sesuai dengan perencanaan tahunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kami telah menyerahkan LKPJ Bupati Aceh Besar tahun 2023, dokumen ini telah diserahkan secara langsung kepada Ketua DPRK Aceh Besar dan telah diterima dengan baik,” ungkap Jamaluddin.

Dia juga menjelaskan bahwa secara resmi, LKPJ ini akan disampaikan pada sidang Paripurna DPRK Aceh Besar yang akan diagendakan lebih lanjut oleh dewan.

“Nantinya, laporan keterangan pertanggungjawaban ini akan dibacakan secara resmi dalam sidang paripurna yang akan diagendakan, dan biasanya, akan dibentuk tim pansus oleh DPRK untuk mengkaji lebih lanjut,” jelas Ketua DPRK.

Sementara itu, Sekretaris DPRK Aceh Besar, Fata Muhammad S.Pd.I MM, menyatakan bahwa ia turut mendampingi Ketua DPRK Aceh Besar dalam menerima Buku LKPJ Bupati Aceh Besar tahun 2023.

“LKPJ Bupati Aceh Besar tahun 2023 telah diterima, dan kami akan menunggu arahan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada di dewan,” tambahnya, menunjukkan komitmen DPRK Aceh Besar dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan setempat. (Adv)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *