Miris! Anak di Aceh Dituduh Begal Sebelum Putusan Pengadilan

  • Bagikan
Anak dibawah umur yang ditangkap dan diduga dianiaya, kini dituduh sebagai begal. Foto: Dok. LBH CaKRA

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

Sungguh miris nasib seorang bocah di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, yang ditangkap dan diduga dianiaya oknum Satpol PP-WH hingga berdarah-darah. Bocah berusia 16 tahun itu ditangkap pada malam tahun baru, yang kemudian dituduh sebagai begal oleh Kasatpol PP-WH Lhokseumawe, setelah lima hari dikurung di ruang tahanan Satpol PP-WH.

Terlepas apakah anak tersebut bersalah satu tidak, namun secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, poin (1), “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

Pada poin (2) disebutkan, “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.” Sedangkan pada poin (3), “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Jika melihat pada poin-poin tersebut, maka tindakan kekerasan terhadap anak dibawah umur tidaklah dibenarkan secara hukum. Apalagi dengan menyematkan label “Begal” kepada seorang anak yang belum tentu dapat dibuktikan karena belum ada putusan pengadilan bahwa anak tersebut terbukti secara bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan.

Menurut Fakhrurrazi SH, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (CaKRA) yang menjadi Kuasa Hukum anak tersebut, tuduhan yang dilontarkan oknum Kasatpol PP-WH itu sangat serius dan terkesan disampaikan hanya untuk menggiring opini publik bahwa tindakan yang dilakukan oknum Satpol PP-WH Lhokseumawe seolah-olah sudah sangat benar dan sesuai aturan atau syariat Islam.

Kata Fakhrurrazi, framing seperti itu sangat berbahaya terhadap keamanan dan keselamatan anak-anak di Aceh khususnya di Lhokseumawe. “Bayangkan, jika anak-anak Anda sedang bermain dengan temannya di luar, kemudian ditangkap oknum Satpol PP-WH dengan cara dipukuli hingga berdarah-darah, lalu ditahan bersama orang dewasa selama berhari-hari tanpa surat pemberitahuan kepada orangtuanya,” katanya, Ahad malam 7 Januari 2024.

Ketua LBH CaKRA saat berbincang dengan Wartawan MITABERITA.com, Ahad malam 7 Januari 2024. Foto: Dok. MITABERITA.com

Sebagai orang tua tentu khawatir jika nasib serupa terjadi terhadap anak-anak Anda. Beruntung jika anak selamat walaupun dengan kondisi babak belur usai dipukuli, tapi bagaimana jika ternyata anak itu meninggal dunia setelah ditangkap, dipukuli dan ditahan di ruang tahanan tanpa surat pemberitahuan sama sekali?

Ditambah lagi, pada saat orang tua mengetahui anaknya ditangkap, dipukuli hingga berdarah-darah, lalu ditahan selama berhari-hari dalam satu sel tahanan bersama orang dewasa, saat mencoba mengadu kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk membantu anaknya, oknum yang menangkap dan memukuli anak tersebut justru menuduh orang tua dan kuasa hukumnya sebagai orang yang ingin mengganggu keamanan dan merusak syariat Islam, bagaimana perasaan orang tua korban?

Nah, yang perlu diketahui bahwa Negara menjaga anak-anak dengan sangat baik. Bahkan Negara membuat undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuannya, demi menjaga anak-anak bangsa ini agar tidak diperlakukan dengan cara-cara tidak manusiawi oleh oknum tertentu, apalagi yang bersembunyi dibalik topeng kepalsuan dan embel-embel penegakan syariat Islam.

Ketua LBH CaKRA juga menyesalkan adanya pernyataan dari Kasatpol PP-WH Lhokseumawe yang terkesan otoriter dan tidak mengedepankan hukum dalam hal penindakan hukum. Padahal, kata Ketua LBH CaKRA, sudah jelas disebutkan dalam Pasal 17 UU Perlindungan Anak, bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

“Menurut kami, Kasatpol PP-WH ini sangat kurang literasi hukum, sehingga mempertanyakan alasan seorang pengacara mendatangi Kantor Satpol PP-WH untuk mempertanyakan tentang kliennya. Yang perlu diketahui, seorang anak berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku,” katanya mengutip ayat (1) poin b dalam Pasal 17 UU Perlindungan Anak.

Anak yang ditangkap Satpol PP diduga dianiaya hingga berdarah. Terlihat bajunya penuh percikan darah yang mengalir dari kepala. Foto: Dok. LBH CaKRA

Dia juga mengingatkan bahwa syariat Islam itu sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak setiap orang, apalagi anak-anak. Jika dia bersalah, maka dia pantas dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, tapi tidak boleh menghukum dengan nafsu oknum penegak hukum.

“Artinya tidak boleh sewenang-wenang, harus melewati proses pengadilan. Kita semua orang Islam, kita tentu paham tentang pentingnya penegakan syariat Islam di Aceh. Tapi yang perlu diingat, jangan jadikan Islam sebagai tameng untuk melindungi perbuatan jahat kita kepada orang lain. Mengakui salah dan meminta maaf itu lebih baik daripada terus membenarkan kelakuan buruk kita demi terlihat baik di mata masyarakat,” kata Fakhrurrazi.

LBH CaKRA Menilai Oknum Satpol PP-WH Melanggar HAM

Sebelumnya diberitakan bahwa seorang anak dibawah umur berinisial MR di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, diduga mendapat perlakuan kekerasan atau penganiayaan pada saat ditangkap dan ditahan oleh oknum Satpol PP Lhokseumawe. Hal itu diungkap Ketua LBH Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (CaKRA) Fakhrurrazi SH, yang mendatangi Kantor Satpol PP Lhokseumawe, pada Jumat 5 Januari 2024 kemarin.

Fakhrurrazi menjelaskan, menurut informasi yang diterima LBH CaKRA, anak tersebut ditangkap pada malam tahun baru pada saat si anak sedang berkumpul bakar-bakar ikan bersama kawan-kawannya.

“Jadi korban anak ini sudah lima hari ditahan di sel Satpol PP tanpa adanya surat pemberitahuan kepada orang tua si anak, sehingga menurut kami ini pelecehan terhadap hukum, padahal secara hukum diatur bagaimana tatacara melakukan tindakan hukum terhadap kasus tindak pidana anak,” ujar Fakhrurrazi kepada MITABERITA.com, Sabtu 6 Januari 2024.

Ketua LBH CaKRA itu mengatakan, anak berusia 16 tahun yang kini menjadi kliennya itu merupakan warga Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Menurutnya, anak tersebut dituduh melanggar syariat Islam pada malam tahun baru.

Yang membuat miris, kata Fakhrurrazi, bukan perkara penangkapan anak dengan tuduhan melanggar syariat Islam, tapi ada dugaan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak dibawah umur, yang diduga dilakukan oknum Satpol PP Lhokseumawe.

Itu sebabnya, pada Jumat kemarin, Fakhrurrazi sebagai kuasa hukum anak tersebut yang diikuti oleh sejumlah wartawan setempat mendatangi Kantor Satpol PP untuk bertemu langsung dengan pimpinan instansi tersebut dan berencana meminta penjelasan.

“Kami datang ke kantor langsung karena menurut kami ada hal yang perlu kami sampaikan, sekaligus meminta penjelasan ke Satpol PP, tapi saat kami datang tidak ada pimpinan dan tidak ada satu pun pejabat berkompeten yang mau bicara. Padahal kami juga datang pada saat jam dinas,” ungkapnya.

Ketua LBH CaKRA Fakhrurrazi SH saat mendatangi Kantor Satpol PP Kota Lhokseumawe, Jumat 5 Januari 2024. (Foto: KBA.ONE, Dedy)

Yang perlu dicatat, kata dia, orang tua korban sama sekali belum mendapatkan pemberitahuan dan penjelasan dari Satpol PP terkait penangkapan anaknya yang masih di bawah umur tersebut.

“Kami datang kemarin ke Kantor Satpol PP untuk mendapatkan penjelasan terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum Satpol PP. Karena jika pun klien kami bersalah, maka tindakan kekerasan atau penganiayaan tidaklah dibenarkan secara hukum. Apalagi ini kan anak di bawah umur,” tegasnya.

Bukan itu saja, Fakhrurrazi juga menyampaikan, hingga saat ini belum ada surat resmi penahanan terhadap anak tersebut. Bukan itu saja, klien kami yang masih anak-anak juga ditahan dalam satu sel dengan orang dewasa, ini tidak dibenarkan secara hukum,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua LBH CaKRA juga menilai dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum Satpol PP Lhokseumawe terhadap anak di bawah umur itu merupakan pelanggaran HAM.

“Kami menilai bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Lhokseumawe terhadap klien kami yang masih anak di bawah umur,” ungkapnya.

Fakhrurrazi menuturkan, saat mendatangi Kantor Satpol PP pada Jumat 5 Januari 2024 kemarin, ia juga sempat mendengar bahwa kliennya ditangkap karena melarikan diri pada saat petugas Satpol PP melakukan patroli.

Namun demikian, lanjut dia, tindakan penganiayaan hingga membuat kepala anak tersebut berdarah juga tidak dibenarkan secara hukum. Ditambah lagi anak tersebut diduga ditahan di satu ruang tahanan dengan orang dewasa.

Menuding Anak Dibawah Umur Begal

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Kasatpol PP-WH) Kota Lhokseumawe, Heri Maulana menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak muda tertipu dengan pelaku begal dan pelanggar syariat Islam yang mengaku sebagai korban kekerasan.

Hal itu disampaikan Kasatpol PP Lhokseumawe menyikapi adanya berita di sejumlah media yang mengabarkan bahwa Kuasa Hukum dari seorang anak dibawah umur yang ditangkap Satpol PP, mendatangi instansi yang dipimpinnya pada Jumat 5 Januari 2024.

Kedatangan kuasa hukum anak dibawah umur tersebut untuk meminta penjelasan kepada Kasatpol PP Lhokseumawe tentang dasar hukum penahanan anak tersebut, yang diduga juga mengalami penganiayaan dari oknum satpol pp.

Tapi, melalui rilis yang dikirim ke sejumlah media, Kasatpol PP Kota Lhokseumawe Heri Maulana dengan tegas membantah bahwa ada penganiayaan terhadap anak tersebut. Dia bahkan dengan tegas mengatakan bahwa anak yang ditangkap itu merupakan begal.

Dalam pernyataan pers yang diterima media, Sabtu 6 Januari 2024, dia menuding bahwa anak berinisial MR tersebut merupakan pelaku begal bersenjata yang kerap mengulangi perbuatan meresahkan masyarakat.

“Sebelumnya orangtua pelaku yang kewalahan mengatasi kenakalannya meminta bantuan Satpol-PP agar anaknya diberikan pembinaan,” klaim Heri Maulana.

Dia menuding anak tersebut bersama komplotan begalnya kerap beraksi di tempat umum dengan menenteng senjata tajam berupa pedang dan parang. “Namun sayangnya, pada malam tahun baru lalu, pelaku yang sedang dalam pembinaan justru kabur dan kembali bergabung dengan kelompok begalnya,” katanya.

“Kemarin, orang tua korban mendatangi kami di kantor dan meminta anaknya untuk dibina, hal serupa juga dimintai oleh orangtuanya saat melakukan perbuatan sebagai mucikari online bodong yang ditangkap oleh petugas,” ujar Heri.

Kasatpol PP Kota Lhokseumawe, Heri Maulana. Foto: Serambinews

Menurut dia, anak tersebut sudah pernah ditangkap dan dibina, tapi kabur dan kembali bergabung dengan komplotan begalnya untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum lagi. Selanjutnya, anak tersebut kembali ditangkap oleh Satpol PP.

Dia juga mengklaim bahwa anak tersebut ditangkap pihaknya bersama tim gabungan untuk menindaklanjuti adanya informasi tentang kelompok begal bersenjata tajam hendak melakukan tawuran di Keude Aceh.

“Saya heran, kini mereka mendatangi kantor dengan berdalih anaknya mendapatkan kekerasan oleh petugas saat petugas mengamankan remaja-remaja nakal atau geng di Kota Lhokseumawe,” dalih Heri.

Heri mengklaim alasan anak tersebut tidak berhasil kabur karena pada saat melarikan diri berhasil dikepung berhasil oleh petugas. Sementara kepala anak itu berdarah, menurut Heri pelakunya adalah masyarakat setempat yang menghakimi si anak hingga berdarah-darah.

“Bahkan, saat pengamanan berlangsung, petugas mendapatkan senjata tajam berupa celurit panjang oleh pelaku. Namun saya tidak menyangka kalau pelaku begal dan pelanggar syariat itu justru meminta bantuan hukum pengacara untuk mempersoalkan masalah ini,” ujarnya.

Heri yang membela diri mengatakan, bila pelaku begal dan pelanggar syariat mendapat pembelaan, maka nantinya masyarakat juga yang akan merasa resah. “Karena di Kota Lhokseumawe sangat banyak kasus remaja kelompok begal bersenjata tajam kian merajalela dan warga menjadi korbannya. Begitu pun dengan pelanggar syariat yang diduga mucikari akan bebas menjajakan gadis untuk pria berhidung belang,” jelasnya.

Heri juga mengingatkan bahwa Kota Lhokseumawe masih marak dengan aksi begal bersenjata tajam yang meresahkan warga. Ia menekankan komitmen pihaknya untuk menindak tegas pelaku kejahatan dan pelanggar syariat sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Mari kita bersama-sama menjaga Kota Lhokseumawe tetap kondusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat. Jangan biarkan oknum-oknum tertentu mengganggu keamanan dan ketentraman kita,” katanya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *