Mahasiswa Minta KPK Turun Tangan dan Desak Menteri PUPR RI Copot Kepala BP2JK Aceh

  • Bagikan
Mahasiswa Minta KPK Turun Tangan dan Desak Menteri PUPR RI Copot Kepala BP2JK Aceh. Foto: Ist

MITABERITA.com | Mahasiswa di Aceh menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu turun tangan untuk memeriksa indikasi korupsi pada proses lelang proyek yang terjadi di Kantor BP2JK Aceh.

Karena itu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) menggelar aksi demonstrasi ke kantor BP2JK Aceh, pada Jum’at 29 Desember 2023 lalu. Mahasiswa menilai banyaknya persoalan pelelangan proyek APBN yang selama ini diduga sarat KKN dan merugikan masyarakat Aceh.

“Gelontoran anggaran dari pemerintah pusat yang semestinya dapat dinikmati pembangunannya dengan maksimal oleh rakyat Aceh, ternyata harus berakhir ditangan pihak-pihak yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Pengaturan demi pengaturan tender yang terjadi membuat anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN di Aceh tak dapat dimanfaatkan karena mangkrak atau kualitasnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan,” kata Musda Yusuf, kordinator aksi.

“Hal ini terjadi karena indikasi adanya praktek KKN dan pengaturan tenderĀ  yang dilakoni oleh pihak BPJ2K Aceh sebagai Pelaksana pelelangan yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR. Kondisi pengaturan proyek yang berbau KKN di instansi ini sudah memasuki stadium 4 dan kritis, sudah tak bisa dibiarkan,” ungkapnya.

Yusuf membeberkan sekian banyak kasus yang terjadi dalam pelaksanaan lelang di BP2JK Aceh. Dia mengutip apa yang disampaikan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MATA) tentang 5 Paket Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2022 mangkrak diakibatkan selisih harga penawaran pemenang yang ditetapkan oleh BP2JK Aceh diatas 20% dari pagu anggaran, sehingga tidak lagi sesuai untuk pelaksanaan dan membuat kegiatan tersebut terbengkalai.

Yusuf menjelaskan, sejumlah proyek yang nilainya puluhan miliar akhirnya bermasalah dan dianggap sangat layak diusut oleh KPK agar penggunaan keuangan negara tidak sia-sia dan sarat korupsi, diantaranya adalah pembangunan beberapa pembangunan rumah susun yang mangkrak sampai hari ini tanpa kejelasan.

Yusuf juga menyoroti penetapan tiga paket proyek oleh BP2JK untuk satu perusahaan pemenang dengan nilai puluhan miliar, yang mana hal itu membuat aroma indikasi korupsi pada lelang paket proyek di BP2JK Aceh semakin tercium kuat. Yang mana ketiga paket proyek itu dimenangkan oleh PT AP.

Ketiga paket proyek dimaksud yaitu;
– Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar;
– Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar;
– Rehabilitasi Bendung D.I. Krueng Pase senilai Rp 22,8 miliar.

Bukan itu saja, mahasiswa Aceh juga menyinggung tentang pemenangan paket tender untuk sebuah perusahaan yang tidak memenuhi syarat, tapi BP2JK Aceh tetap dengan berani mengangkangi aturan untuk memenangkan proyek bernilai puluhan miliar tersebut kepada perusahaan yang SBU nya sudah mati.

“Melihat semakin kritis dan sadisnya indikasi KKN Pelelangan Proyek APBN di BP2JK Aceh dan memeriksa Pokja-pokja BP2JK Aceh, kami mendesak KPK untuk turun langsung mengusut indikasi KKN yang sudah begitu lama dibiarkan itu,” kata Yusuf dalam orasinya, saat itu.

Dia bersama puluhan mahasiswa lainnya menginginkan agar Kepala BP2JK Aceh tidak bermain politik dalam menjalankan tugas pelelangan APBN, karena dapat mencoreng citra profesionalitas dan independensi instansi pemerintahan serta merusak nama baik Kementerian PUPR RI.

Karena sudah sangat resah dengan apa yang terjadi di tubuh BP2JK Aceh, mahasiswa pun bersuara lantang mendesak Irjen Kementerian PUPR RI segera melakukan investigasi dan memerintahkan BP2JK Aceh membatalkan pemenang tender sejumlah paket Kegiatan yang bermasalah.

“Kami juga secara tegas mendesak Bapak Menteri PUPR RI untuk segera mencopot Kepala BP2JK Aceh karena selama ini telah menjadikan lembaga itu sarang mafia proyek dan jauh dari kata profesionalitas dalam bekerja,” tutup Musda Yusuf, dengan harapan ke depan setiap paket proyek APBN yang dibangun di Aceh dapat membawa dampak positif bagi Aceh.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari BP2JK Aceh maupun pihak terkait kepada publik tentang berbagai persoalan yang menjadi desakan mahasiswa Aceh tersebut.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *