Imbauan Panwaslih untuk Peserta Pemilu, ASN dan Masyarakat Banda Aceh

  • Bagikan
Ketua Panwaslih Banda Aceh Ely Safrida. Foto: MITABERITA.com/Hidayat

MITABERITA.com | Dalam tahapan kampanye, Ketua Panwaslih Banda Ely Safrida meminta masyarakat Kota Banda Aceh ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, khususnya berkaitan dengan money politik atau politik uang.

Karena politik uang ini salah satu tindak pidana pemilu, Panwaslih Banda Aceh berharap kepada masyarakat untuk tidak menerima dalam hal diberikan (uang) selain dari bahan kampanye.

“Karena ini momennya partai politik, tapi sesuai dengan aturan, jadi tidak menggunakan cara-cara yang curang untuk menarik simpati masyarakat,” kata Ely Safrida saat wawancara dengan MITABERITA.com, Selasa 2 Januari 2024.

Terkait dengan netralitas ASN, Panwaslih juga punya kelompok kerja yang mensosialisasikan soal netralitas ASN bersama dengan Pemerintah, yang menegaskan ASN harus netral.

Karena sudah punya pengalaman keterlibatan ASN dalam politik praktis, Panwaslih melakukan kajian, kemudian berdasarkan keterpenuhan formil-materilnya, maka Panwaslih merekomendasikan kepada komite aparatur sipil negara (jika menemukan bukti keterlibatan ASN).

Selanjutnya, kata Ely, KASN nantinya yang akan menindak oknum ASN atau pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut. Tapi, yang paling penting, ungkapnya, ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar setiap laporan dugaan pelaggaran Pemilu bisa ditindak.

Ia menjelaskan, untuk pintu masuk dugaan adanya pelanggaran, harus adanya temuan, dan itu dilakukan secara aktif oleh pengawas pemilu, ada Panwascam, PKD, dan sebentar lagi ada rekruitmen terhadap pengawas TPS.

“Kemudian adanya laporan dari masyarakat, tentu yang mempunyai hak pilih. Dalam keterpenuhan dugaan pelanggaran pemilu, kita menyediakan dua metode, langsung ke panwaslu atau kedua bisa melalui aplikasi Sigap Lapor,” katanya.

Ely Safrida menjelaskan, ada ketentuan kepada masyarakat jika mau melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana Pemilu, pertama harus jelas identitasnya. Artinya jelas identitas yang melaporkan, kemudian peristiwanya apa dan dalam tahapan apa, serta tidak melebihi waktu dalam tahapan tersebut.

Misalnya dalam tahapan kampanye, atau dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara, tidak melebihi batas waktu, kemudian melampirkan KTP. “Itu formil, materilnya ada saksi dan ada bukti. Saksi ini juga tidak boleh kurang daripada satu, minilam dua saksi,” katanya.

Selanjutnya, kata Ely, harus ada bukti yang dilampirkan pada saat membuat laporan, baik bukti berupa foto, video atau petunjuk khusus.

Ely menekankan, setiap membuat laporan harus ada saksi minimal dua orang, karena jika tidak ada saksi, akan sulit ditangani oleh Bawaslu. Selama ini, kata dia, jika Bawaslu menangani sebuah pelanggaran pemilu, selalu terkendala pada saksi.

Biasanya, lanjut Ely, saksi tidak mau selesai sampai akhir atau berkurang dari dua, seperti, salah satu saksi tidak melihat langsung peristiwanya.

“Saksi itu orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan langsung pelanggaran tersebut. Ini yang kami tekankan kepada pelapor agar melengkapi saksi yang memang benar-benar ada pada peristiwa tersebut,” tandasnya.

Selain itu, Ely menegaskan, terkait dengan tindak pidana pemilu, pihaknya tidak berjalan sendiri, tapi melakukan penegakan bersama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian, yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *