Arab Saudi Akan Membuka Toko Alkohol Pertamanya di Riyadh

  • Bagikan
Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. (Akbar Nugroho Gumay/ANTARA)

MITABERITA.com | Arab Saudi sedang bersiap membuka toko alkohol pertama di ibukota Riyadh yang hanya diperuntukkan untuk melayani diplomat non Muslim.

Dikutip Jawapos, langkah ini merupakan tonggak sejarah bagi Arab Saudi, yang dipimpin Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman.

Melalui upaya negara tersebut, diharap dapat membuka negara Muslim ultra-konservatif dalam hal pariwisata dan bisnis, mengingat meminum beralkohol dilarang dalam Islam.

Hal tersebut juga bagian dari rencana yang lebih luas yang dikenal sebagai Visi 2030 untuk membangun perekonomian di luar minyak.

Dikutip dari Reuters, Kamis 25 Januari 2024, pelanggan harus mendaftar melalui aplikasi seluler, mendapatkan kode izin dari kementerian luar negeri, dan mematuhi kuota bulanan dalam pembelian mereka.

Toko baru tersebut terletak di Kawasan Diplomatik Riyadh, sebuah lingkungan tempat tinggal kedutaan dan diplomat, dan akan dibatas secara ketat untuk non-Muslim.

Belum jelas apakah ekspariat non-Muslim lainnya akan memiliki akses ke toko tersebut.  Jutaan ekspariat tinggal di Arab Saudi, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pekerja Muslim dari Asia dan Mesir.

Toko tersebut diperkirakan akan dibuka dalam beberapa minggu mendatang.

Arab Saudi memiliki undang-undang yang ketat yang melarang meminum alkohol yang dapat dihukum dengan ratusan cambukan, deportasi, denda, atau penjara.

Sebagai bagian dari reformasi, hukuman cambuk telah banyak digantikan dengan hukuman penjara.

Pemerintah pada Rabu 24 Januari 2024  mengonfirmasi laporan di media bahwa mereka memberlakukan pembatasan baru terhadap impor alkohol dalam pengiriman diplomatik.

Sejauh ini, alkohol hanya tersedia melalui surat diplomatik atau pasar gelap.

Center of International Communication (CIC) mengatakan bahwa peraturan baru tersebut diberlakukan untuk melawan perdagangan gelap barang dan produk beralkohol yang diterima oleh misi diplomatik.

“Proses baru ini akan terus memberikan dan memastikan bahwa semua diplomat kedutaan non-Muslim memiliki akses terhadap produk-produk ini dalam kuota tertentu,” ungkap CIC.

Pernyataan tersebut tidak membahas rencana penyimpangan minuman beralkohol, tetapi mengatakan bahwa kerangka kerja baru tersebut menghormati konvensi diplomatik internasional.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *