GIM Undang Kejati Aceh hingga DPR RI Diskusi Tentang Korupsi, tapi “Menolak” Hadir

  • Bagikan
Generasi Intelektual Muda (GIM)) menyelenggarakan diskusi tentang korupsi di Aceh. Foto: dok. GIM Aceh

MITABERITA.com | Generasi Intelektual Muda (GIM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh, Ahad malam 24 Desember 2023 lalu.

FGD itu mengambil tema “Tantangan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Aceh”, yang dihadiri 100 peserta dari berbagai kampus di Banda Aceh dan sekitarnya.

Ketua Panitia mengatakan, para peserta yang hadir terdiri dari Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Muhammadiyah Aceh dan Universitas Abulyatama Aceh.

Ada dua pemateri yang hadir pada kesempatan itu, Dirreskrimsus Polda Aceh yang diwakili Kasubdit Tipikor Polda Aceh Kompol Mahliadi, dan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Aceh Dr. Syahdansyah Putera Jaya.

Sementara itu sebagai pemantik utama yaitu Muhammad Habil Fasya selaku Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Acara dipandu moderator Muhammad Akhyar yang juga Founder Generasi Intelektual Muda (GIM).

Kepada media, Akhyar mengatakan pada awalnya GIM sempat melakukan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejari) Aceh, dan mengirim undangan ke beberapa Anggota DPRA hingga anggota DPR-RI perwakilan Aceh, namun ia tidak menyebut siapa saja anggota DPR yang diundang ke acara diskusi itu.

“Namun mereka menolak hadir pada acara tersebut dikarenakan alasan tertentu,” ujar Akhyar kepada media ini, di Banda Aceh, Selasa 26 Desember 2023.

Karena ada berapa pihak yang diundang tapi tak hadir, pihaknya pun merasa tema yang diusung terlalu berat. “Sehingga para pihak enggan untuk memenuhi undangan yang kami kirimkan,” kata Akhyar menduga.

Padahal, ungkapnya, dalam FGD tersebut banyak kritikan, keluh kesah, serta saran dari mahasiswa yang disampaikan kepada para pemateri, mulai dari isu korupsi di KKR Aceh, tunggakan gaji tenaga honorer di Subulussalam.

Kemudian, ada kasus korupsi beasiswa Aceh tahun 2017 yang juga menjadi perhatian, hingga masalah internal terkait dugaan KKN yang menjadi rahasia umum pada institusi penegakan hukum sendiri.

Di penghujung acara, seorang peserta mengatakan dalam sesi diskusi, “Isu korupsi ini merupakan isu normatif yang dapat dijumpai dimana pun, namun kami selaku masyarakat mengharapkan pada APH untuk dapat mencegah korupsi itu sendiri bukan hanya menangkap koruptor, karena pada tujuan awalnya dalam memberantas korupsi adalah dengan mencegah kerugian negara, namun apabila hanya berfokus menangkap koruptor, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang telah merugikan negara, jadi ke depan para APH bisa mencegah terjadinya KKN bukan hanya memenjarakan Koruptor.”

FGD tersebut ditutup dengan deklarasi bersama Anti Korupsi oleh para audien dan pemateri. Kata Founder GIM, “FGD yang bersamaan dengan deklarasi ini merupakan bentuk konsolidasi pemuda dan para mahasiswa untuk terus merawat isu-isu korupsi ini untuk tetap hidup.”

Doa berharap kegiatan tersebut dapat menambah wawasan peserta dan membangun kesadaran khususnya bagi pemuda dan mahasiswa terkait pentingnya tindakan pencegahan korupsi di Aceh.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh, Ali Rasab Lubis, yang dihubungi untuk dimintai tanggapannya, hingga berita ini tayang belum menanggapi.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *