Terkait Gugatan di PN Banda Aceh, Kepala BP2JK dan Pokja 42 Bungkam Seribu Bahasa

  • Bagikan
Tangkapan layar SIPP PN Banda Aceh. Foto: MITABERITA.com

MITABERITA.com | Pokja pemilihan 42 BP2JK Wilayah Aceh Kementerian PUPR, hingga kini belum merespons pertanyaan dari wartawan terkait dengan gugatan yang diajukan PT Gampong Raya Engineering ke PN Banda Aceh, 9 Agustus 2023 lalu.

Padahal, Pokja 42 merupakan tergugat 1 dalam daftar 6 tergugat yang diduga melakukan “perbuatan melawan hukum”. Namun anehnya, sejak kemarin Ketua Pokja 42 Nailil Muna yang dikonfirmasi awak media masih “membatu”.

Bukan hanya Nailil Muna, Kepala Balai BP2JK Wilayah Aceh, Suryadi, yang dikonfirmasi lewat aplikasi WhatsApp, sejak kemarin juga bungkam. Keduanya kompak tidak merespons pertanyaan wartawan terkait pembatalan pemenang lelang. 

Baca: Pokja 42 BP2JK Wilayah Aceh Digugat ke Pengadilan Terkait Bangunan Dukungan untuk PON

Sementara itu, Kepala Balai P2P Sumatera 1, Teuku Faisal Riza mengatakan, bangunan rumah susun ASN PUPR yang proses lelang sebelumnya dibatalkan, kini sedang dalam tahapan lelang ulang.

“Bangunan Rumah Susun ASN PUPR sedang dalam tahap lelang ulang. Kami sudah menerima pemberitahuan dari PN Banda Aceh terkait gugatan PT. Gampong Raya Engineering,” katanya, Kamis 24 Agustus 2023.

Tapi, Teuku Faisal mengaku belum menerima materi gugatan terhadap dirinya. Sedangkan pembatalan pemenang lelang, menurutnya hanya Balai BP2JK yang mengetahui alasannya. 

“Terkait dengan alasan pembatalan, karena lelang dilaksanakan oleh Balai P2JK Aceh, tentu alasannya ada di sana,” ungkap dia.

Faisal juga mengaku tidak tahu apakah ada intervensi pihak tertentu untuk membatalkan pemenang lelang paket proyek “Pembangunan Rumah Susun ASN Kementerian PUPR Dukungan untuk PON” senilai Rp74,9 Miliar tersebut.

Menurutnya, hanya Pokja yang tahu terkait ada atau tidaknya intervensi pihak tertentu untuk membatalkan pemenang lelang. “Terkait soal intervensi, tentu pihak pokja yang lebih mengetahui,” tegasnya.

Wartawan juga menanyakan apakah ada konsultasi dari Pokja pemilihan 42 dengan dirinya selaku Kepala Balai P2P Sumatera 1, sebelum membatalkan pemenang lelang.

“Tidak ada kewajiban Pokja untuk mengkonsultasikan keputusan/hasil lelang,” kata Faisal.

Saat diminta ketegasannya untuk memberikan jawaban bahwa tidak ada intervensi dari dirinya kepada Pokja untuk membatalkan pemenang lelang, Faisal tak menjawab.

Jawaban PPK

Bukan hanya Kepala Balai P2P Sumatera 1, wartawan MITABERITA.com juga mengonfirmasi PPK Rumah Susun Satker Penyediaan Perumahan, Erwin Feriyanto, via aplikasi WhatsApp, Kamis 24 Agustus 2023.

Kepada media ini, Erwin mengatakan dirinya sudah menerima surat undangan dari PN Banda Aceh, atas dugaan “perbuatan melawan hukum” terkait dengan pembatalan pemenang lelang “Pembangunan Rumah Susun ASN Kementerian PUPR Dukungan untuk PON”.

“Kita ikuti saja prosesnya, dan inshaa Allah kita patuhi putusannya,” kata Erwin.

Erwin mengungkap, dirinya sama sekali tidak tahu rencana sebelum pembatalan pemenang lelang. “Kalau ke Balai kami tidak tahu ada atau tidak konsultasi tersebut. Kalau ke kami di Satker jelas tidak ada konsultasi apapun,” ungkapnya.

Erwin menegaskan dirinya sama sekali tidak tau apa alasan Pokja melakukan pembatalan pemenang lelang. Padahal bangunan tersebut sangat penting untuk penunjang event Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh tahun 2024.

“Surat pemberitahuan lelang diulang bukan dihentikan, dengan alasan tidak ada peserta yang lulus evaluasi,” tandasnya.

Benarkah bahwa tidak ada satu pun perusahaan peserta yang memenuhi syarat untuk memenangkan paket “Pembangunan Rumah Susun ASN Kementerian PUPR Dukungan untuk PON” senilai Rp74,9 Miliar tersebut?

Media ini masih menunggu konfirmasi dan penjelasan dari PT Gampong Raya Engineering selaku Penggugat.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *