Pokja 42 BP2JK Wilayah Aceh Digugat ke Pengadilan Terkait Bangunan Dukungan untuk PON

  • Bagikan
Kantor BP2JK Wilayah Aceh. Foto: Google

MITABERITA.com | Pokja pemilihan 42 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Aceh digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh terkait dengan bangunan dukungan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh tahun 2024.

Dilihat media ini pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Banda Aceh, Senin 21 Agustus, gugatan tersebut diajukan oleh PT Gampong Raya Engineering dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2023/PN Bna, atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum, yang didaftarkan pada Rabu 9 Agustus 2023.

Tangkapan layar pada sistem informasi penelusuran perkara. Foto: Tim MITABERITA.com

Adapun tergugat dalam perkara ini bukan hanya Pokja pemilihan 42 BP2JK Wilayah Aceh, total semuanya ada 6 tergugat.

Berikut 6 tergugat yang disebutkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PN Banda Aceh:

1. Kelompok kerja (Pokja) pemilihan 42 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) wilayah kerja Aceh Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023

2. Kepala balai pelaksana penyediaan perumahan sumatera I

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Satker PNP Provinsi Aceh

4. Kepala Satuan Kerja pada Penyediaan Perumahaan Provinsi Aceh

5. Direktorat Jenderal Perumahan/Rumah Susun Kementerian PUPR

6. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.

Sementara untuk persidangan pertama sedianya berlangsung hari ini, Senin 21 Agustus 2023 di ruang sidang utama Chandra, PN Banda Aceh.

Namun karena ada beberapa tergugat yang ternyata berhalangan hadir, maka sidang pun ditunda dan diundur pada 6 September 2023 mendatang.

Menurut penelusuran tim dari media ini, paket pembangunan dukungan untuk PON yang dilelang pada LPSE Kementerian PUPR yaitu “Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR Dukungan untuk PON” dengan nilai pagu Rp74,9 Miliar.

Tangkapan layar laman LPSE Kementerian PUPR. Foto: Tim MITABERITA.com

Ada dua paket dengan judul yang sama terlihat pada laman LPSE Kementerian PUPR, pertama dinyatakan gagal tender, satu lagi dengan judul yang sama, masih dalam tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga.

Belum ada penjelasan dari pihak terkait tentang gugatan tersebut. Baik dari pihak penggugat maupun dari para tergugat.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *