Pj Gubernur dan Mayoritas Anggota Dewan Tak Hadiri Rapat Paripurna KUA-PPAS

  • Bagikan
Rapat paripurna penyampaian KUA PPAS. Foto: Humas DPRA

MITABERITA.com | Sidang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh yang berlangsung pada Jumat 25 Agustus 2023 kemarin, kembali ditunda.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan KUA dan PPAS itu sudah dua kali ditunda karena Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki belum bisa hadir.

Sudah dua kali sidang, Pj Gubernur Aceh tak dapat hadir karena bentrok dengan agenda lain, salah satunya karena ada zoom meeting dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Bukan hanya Pj Gubernur, Sekda Aceh juga tidak dapat hadir pada agenda rapat paripurna yang digelar DPR Ace Jumat kemarin. 

Menurut informasi, Sekda Aceh Bustami Hamzah tidak hadir pada rapat paripurna karena sedang menghadiri agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Jakarta.

Selain Pj Gubernur Aceh, menurut pantauan MITABERITA.com di lokasi, mayoritas anggota dewan juga tidak hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Pimpinan DPRA, Safaruddin tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRA, Ihsanuddin MZ, mengaku sangat menyayangkan ketidakhadiran Pj Gubernur Aceh untuk menyampaikan rancangan KUA-PPAS dalam rapat paripurna tersebut. 

“Saya pikir ini sesuatu yang sangat tidak baik, sangat tidak terhormat, bahwa paripurna hari ini benar-benar tidak diindahkan. Ini Perlu untuk menjadi catatan kita sebagai anggota DPRA,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky juga mempertanyakan alasan ketidakhadiran Pj Gubernur pada rapat tersebut. Ia meminta penjelasan penyebab terjadinya miskomunikasi antara Pj gubernur dengan pimpinan DPRA.

Karena, kata dia, miskomunikasi Eksekutif-Legislatif sudah terulang untuk kedua kalinya terkait penyampaian KUA -PPAS. Untuk itu, dia meminta Pimpinan DPRA meluruskan kepada anggota.

Iskandar menyebut hal itu akan berdampak buruk terkait dengan konsep penganggaran pembangunan di Aceh. Ia mendesak Pimpinan DPRA mengungkap dimana masalahnya, di DPR atau di Pemerintah Aceh.

“Ketidakhadiran Pj gubernur dan perangkat-perangkatnya, ini menunjukkan secara eksplisit bahwa adanya keinginan lain daripada proses anggaran yang arahnya nanti bukan menjadi Qanun APBA, tapi menjadi Pergub,” imbuhnya.

Safaruddin selaku pimpinan sidang menjelaskan, rapat sebelumnya pada 21 Agustus 2023 ditunda setelah Pj Gubernur juga tidak hadir. Karena sebelumnya, disepakati bahwa rapat penyampaian KUA-PPAS tidak boleh diwakilkan selain kepala daerah yang hadir langsung.

Karena Pj berhalangan hadir, maka rapat pun ditunda. DPR Aceh saat ini mendapat informasi sedang melaksanakan zoom meeting dengan Kemendagri, setelah itu Pj Gubernur juga harus berangkat ke Jakarta.

Kemudian Safar dan Dalimi yang juga wakil pimpinan DPR berkomunikasi dengan Pj Gubernur melalui Ketua DPRA, tapi kata dia, Pj Gubernur belum memberikan sinyal kapan akan balik ke Aceh untuk membahas penyampaian KUA-PPAS.

“Kemudian dicoba komunikasi oleh Ketua DPR, juga Pak Gubernur belum ada waktu,” katanya seraya menambahkan, walaupun belum ada jawaban dari Pj Gubernur, rapat paripurna tetap dilanjutkan dan menerima alasan dari Pj Gubernur yang tidak dapat hadir.

Setelah mendapat penjelasan Safaruddin, Iskandar Usman menyela, dia menegaskan, seharusnya Ketua PDR Aceh hadir langsung memimpin rapat paripurna.

“Ketua DPR harus bisa menjelaskan karena setahu kami selaku anggota, Ketua DPR juga selama ini yang kami tahu berkomunikasi baik dengan Gubernur,” tegasnya.

“Jadi, jangan tidak ada hujan tidak ada badai terjadi bencana seperti ini, ini bencana rakyat, bukan persoalan tadi -kue, bukan berapa kita dapat berapa dia (Pj Gubernur) dapat,” sambungnya.

Kalau bahasan bagi kue, kata Politikus Partai Aceh itu, rakyat Aceh hadir ini sedang lapar. “Kita maunya pembahasan sesuai prosedur, apa kira-kira yang akan kita suarakan untuk kepentingan masyarakat itu harus gol,” jelasnya.

“Kami kira pimpinan langsung DPR Aceh harus hadir langsung yang menjelaskan persoalan ini kepada kita semua. Semua 80 orang anggota DPR berhak untuk mengetahui persoalan ini,” tutupnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *