MS Jantho Gelar Diskusi Hukum Waris: Banyak Sengketa di Tanah Tsunami

  • Bagikan
Menyambut kedatangan Hakim Agung RI Dr Edi Riadi. Foto: Dok Humas MS Jantho. 

MITA | Mahkamah Syar’iyah (MS) Jantho, Aceh Besar, menggelar diskusi terkait hukum waris Islam, Senin 21 Agustus 2023. Salah satu isu yang mencuat dalam kegiatan itu adaya tanah bekas tsunami dan pembangunan tol di Aceh masih menimbulkan banyak sengketa waris di pengadilan.

Diskusi menghadirkan Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI, DR Edi Riadi, dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, DR. Rafi’uddin. Selain para hakim MS Jantho, kegiatan ini dihadiri para hakim di wilayah I diantaranya MS Sabang, MS Calang, Banda Aceh, Sigli, dan Meureudu.

Diskusi tersebut mengangkat tema “Eksistensi dan Perkembangan Hukum Waris Islam serta Teknik Penanganan Perkara Waris’ yang merupakan salah satu program Mahkamah Agung. 

Ketua MS Jantho, DR. Muhammad Redha Valevi mengatakan, diskusi tersebut bertujuan mencari kesepahaman bagi para hakim syar’iyah di Aceh dalam memutuskan perkara waris.

“Karena Aceh pernah dilanda tsunami, jadi ada beberapa level waris yang hilang sehingga ada perdebatan-perdebatan selanjutnya yang sampai hari ini belum selesai. Faktanya banyak perkara masuk ke Mahkamah Syar’iyah,” kata Muhammad Redha. 

Selain itu, pembangunan tol di Aceh juga menimbulkan sengketa-sengketa waris di masyarakat. “Banyak kasus ditemukan ada generasi yang mewarisi sudah hilang akibat tsunami dan konflik, jadi perlu ada penggalian pembuktian oleh hakim,” katanya. 

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Rafi’uddin mengatakan, penyelesaian perkara waris banyak masalah. Misalnya, dari ahli waris, harta waris, dan pembagian waris.

“Dari segi ahli waris, kita sering tertipu itu pemohon tidak memasukkan seluruh ahli waris. Di situ terjadi ketimpangan, bisa jadi perkara itu tidak dapat diterima walaupun bisa diajukan lagi,” ungkap Rafi’uddin.

“Sehingga hal-hal yang seperti itu kalau orang luar, orang awam, itu mengatakan kita tidak adil, padahal kita tidak cukup data, bukti,” sambungnya.

Sedangkan Hakim Agung, DR. Edi Riadi menuturkan, bagi hakim, hukum waris tidak berhenti dalam fikih dan perundang-undangan, tapi harus melihat rasa keadilan masyarakat.

“Karena itu merupakan suatu amanat dari UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim itu harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat,” kata Edi.

Menurutnya, hakim harus selalu cepat dan antisipatif terhadap perkembangan hukum atau rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Dia menyebut, yang paling utama bagi hakim menegakkan keadilan, beda dengan mufti yang menegakkan hukum.

“Kalau ada hukum yang dirasa masyarakat tidak pas, kita diberi kewenangan oleh Allah untuk meninggalkan hukum itu,” katanya.

Dia mencontohkan sikap Umar bin Khattab yang tidak memotong tangan pencuri yang kelaparan. “Inilah rasa keadilan yang harus dimiliki seorang hakim dalam memutuskan perkara. Kalau seorang hakim tumpul, maka hakim ini tidak memiliki rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Edi. 

Dalam diskusi itu, para hakim sebagai peserta banyak bertanya seputar masalah ahli waris di Aceh. Pertanyaan tersebut dijawab langsung dengan lugas oleh DR. Edi, untuk memberikan kesepahaman pemikiran tentang hukum waris yang berkeadilan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *