Aceh Besar Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di Tahun 2024

  • Bagikan
Rakornis membahas langkah mengatasi kemiskinan ekstrem di Aceh Besar. Foto: MC Aceh Besar 

MITABERITA.com | Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menargetkan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi nol persen.

Harapan itu disampaikan Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto melalui Asisten II Aceh Besar bidang Perekonomian dan Pembangunan M Ali, saat membuka Rakornis Tenaga Kerja Pada Ketinggian (TKPK).

Kegiatan itu sekaligus dengan sosialisasi pemutakhiran data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Aceh Besar tahun 2023, di Aula Kantor Bappeda Aceh Besar di Kota Jantho, Rabu 23 Agustus 2023.

M. Ali mengatakan, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 yang merupakan landasan pembentukan kelembagaan yang bersifat ad hoc, dalam upaya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem di daerah.

M. Ali menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sesuai dengan arahan presiden terkait kemiskinan ekstrem pada rapat terbatas strategi penanggulangan kemiskinan kronis pada 21 Juli 2021 lalu.

Pemerintah diharapkan mampu menangani kemiskinan ekstrem seperti menangani Covid-19. “Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, kita menindaklanjuti arahan Presiden dengan target capaian kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024 mendatang,” ujarnya.

Menurut M. Ali, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi. Wakil Presiden selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2022 menetapkan 212 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, termasuk Aceh Besar.

“Berdasarkan data TNP2K, Kabupaten Aceh Besar memiliki tingkat miskin ekstrem sebesar 6,99 persen, dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem 30,16 ribu jiwa (berdasarkan data kemiskinan tahun 2020). Kabupaten Aceh Besar dikategorikan masuk dalam persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi (diatas rata-rata),” paparnya.

Karena itu, ia menyebut ada berapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem ini, antara lain pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin ekstrem dan penyediaan alokasi anggaran secara kontinyu, by name by address.

Kemudian, perlunya keterpaduan dan gotong royong dalam perencanaan dan penganggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten serta sumber-sumber dana lain yang sah (seperti CRS).

Ia juga menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk menanggulangi kemiskinan, diantaranya mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kantong kemiskinan. 

“Dari ketiga strategi penanggulangan kemiskinan dalam waktu jangka pendek diprioritaskan pada strategi peningkatan melalui bantuan tunai dan bantuan sosial yang didukung oleh data penerima kemiskinan ekstrem dan data sumber pendanaan,” tandasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *