KPU RI Diminta Ambil Alih Penyelenggaraan Pemilu di Kota Sabang

  • Bagikan
Kantor KPU RI. Foto: dok. Antara

MITA | Surat No. 200.2.1/239 tertanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua DPRK Sabang berkaitan dengan pelaksanaan fit and proper test calon anggota Komisi Independent Pemilihan (KIP) Sabang periode 2023-2028 dinilai merupakan bentuk intervensi.

Surat tersebut telah menuai kritikan dari para peserta seleksi yang merasa dirugikan dengan cara mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Para peserta menduga Ketua DPRK Sabang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan kekuasaan (abuse of power) dalam bentuk intervensi administrasi terhadap pelaksanaan fit and proper test calon anggota KIP Sabang.

Penolakan tersebut juga dilakukan oleh anggota Komisi A DPRK Sabang, Darmawan dan Samsul Bahri sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna, 23 Juni 2023 lalu dalam agenda penetapan nama-nama calon anggota KIP Sabang yang dinyatakan lulus serta memenuhi syarat.

Salah satu calon anggota KIP Sabang yang merasa dirugikan, Sulaiman, mengatakan, dirinya juga sedang menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Sabang.

Gugatan itu sebagaimana telah terdaftar dengan perkara No.1/Pdt.G/2023/Pn.Sab tertanggal 23 Juni 2023 dengan jadwal sidang perdana yang akan digelar pada  20 Juli 2023 mendatang.

Sulaiman yang juga Sarjana Hukum itu mengungkap, akibat dari upaya hukum yang sedang dilakukan pihaknya, sampai saat ini KPU RI belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan nama-nama anggota Komisi Independent Pemilihan (KIP) Sabang periode 2023-2028.

Para calon anggota yang telah diusulkan oleh DPRK Sabang minggu lalu hingga sekarang belum bisa memperoleh SK penetapan dari KPU RI. Sementara masa aktif komisioner KIP Sabang periode sebelumnya telah berakhir pada 12 Juli 2023 kemarin.

“Oleh karena itu untuk menghindari kekosongan jabatan pada kantor KIP Kota Sabang saat ini dan untuk memastikan berjalannya tahapan pemilu yang sedang berlangsung, kami meminta kepada KPU RI untuk mengambil alih proses penyelenggaraan pemilu di Kota Sabang dengan mendelegasikan kewenangannya  kepada Komisi Independent Pemilihan Aceh,” kata Sulaiman.

(Ril)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *