Gerakan Pemuda Islam Aceh Besar Komentari Polemik Perekrutan Anggota KIP

  • Bagikan
Rezal Irwandi. Foto: Istimewa

MITA | Pengurus Daerah (PD) Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Aceh Besar mengomentari polemik perekrutan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar periode 2023-2028 khususnya untuk tiga nama yang dinyatakan lulus.

Pasalnya tiga nama tersebut pernah dihukum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI) saat menjabat komisioner KIP Aceh Besar pada periode sebelumnya, akibat kelalaian dalam penyelenggaraan Pileg 2019.

Akibat kelalaian itu menyebabkan rekapitulasi suara Pileg Aceh Besar 2019 paling telat selesai dan terpaksa harus diambil alih oleh KIP Aceh. “Pertanyaan sederhana kenapa tiga nama ini kembali dinyatakan lulus sebagai komisioner KIP oleh pansel?,” ujar Wakil Ketua Umum GPI Aceh Besar, Rezal Irwandi.

“Kepongahan selanjutnya adalah, bagaimana DPRK Aceh Besar menerima usulan tiga nama itu bahkan menyetujuinya? Ini terlihat sangat kontras,” katanya, Senin 10 Juli 2023.

Menurutnya, hasil seleksi ini jelas mencederai etika demokrasi, dan melawan pranata demokrasi, karena ada komisioner KIP yang pernah dihukum karena kelalaian terhadap tugas dan tanggungjawab pada satu periode, kemudian kembali dinyatakan lulus sebagai komisioner KIP pada periode berikutnya.

“Kinerja pansel patut dipertanyakan, lebih lagi hasil seleksi itu telah diteruskan ke DPRK Aceh Besar dan menurut beberapa sumber kami baca telah mendapat persetujuan hingga disahkan. Ini seperti alur novel judulnya Balada Cinta Pansel, KIP dan Kepongahan DPRK Aceh Besar,” ucapnya

Menurutnya, pranata demokrasi ada tiga, keabsahan pemerintah, kedaulatan rakyat dan pergantian kekuasaan. Ia pun tidak yakin pemilu Aceh Besar tahun 2024 akan melahirkan pemerintahan Aceh Besar yang absah jika dari awal proses perekrutan penyelenggara pemilu kacau seperti ini. 

“Belum lagi kita berbicara tentang kedaulatan rakyat yang semakin hari semakin jauh, secara etika dan secara pranata demokrasi hasil seleksi KIP patut dipertanyakan, kita berharap KPU-RI dan DKPP-RI dapat mengidentifikasi masalah pelanggaran etik ini,” harapnya.

Jangan sampai, kata Rezal, publik tidak menaruh kepercayaan kepada penyelenggara pemilu seperti tahun 2019, memilih golput (tidak nyoblos) karena dari awal sudah terindikasi setingan belaka.

“Pemangku kepentingan mendorong kedewasaan masyarakat dalam pemilu 2024 tapi pada saat bersamaan pemangku kepentingan justru menodai tahapan pemilu itu sendiri,” sebutnya.

“Dimana letak independensi Pansel KIP, dan dimeja yang mana DPRK Aceh Besar menyembunyikan fungsi pengawasannya yang melekat itu? Sehingga tiga nama komisioner KIP yang pernah menerima sanksi dari DKPP justru dinyatakan lulus bahkan disahkan kembali sebagai KIP Aceh Besar periode 2023-2028,” imbuhnya.

Sementara DPRK Aceh Besar, sebelumnya telah menggelar rapat paripurna penetapan Anggota KIP Aceh Besar periode 2023-2028, Rabu 5 Juli 2023.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz yang juga dihadiri oleh Asisten III Pemkab Aceh Besar, serta diikuti oleh seluruh fraksi di DPRK.

Rapat tersebut juga sudah mencukupi kuorum. Rapat sempat panas karena ada sebagian anggota dari Fraksi PAN dan Golkar. Mereka tidak menandatangani daftar hadir. Namun begitu, Zulfikar menyebut rapat paripurna itu sudah sesuai dengan prosedur.

“Sempat terjadi adu argumen dari anggota DPRK yang hadir, dimana mereka mempertanyakan proses pemilihan tersebut,” kata Zulfikar seperti dilansir aceh.tribunnews.

Adapun anggota KIP yang sudah dinyatakan lulus yaitu, A Rahmad Adi, Miswar, T Khairun Salim, Agussamsidi, dan Mahyar Tasnim. Sementara yang lulus cadangan yaitu Ikhsan, Muhammad Hayat, Hafizh Akbar, Muhammad Al-Mushawwir, dan Achria Nazwar.

Para anggota KIP yang lulus telah ditetapkan dalam rapat paripurna dan akan dibawa ke KPU RI, untuk dikeluarkan SK.

Penulis: Fahri M

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *