Asisten I Sekda Aceh Jadi Narasumber Terkait Pengesahan RUU Perampasan Aset

  • Bagikan
Asisten I Sekda Aceh bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, M. Jafar, saat menjadi narasumber “Membangun Budaya Clean Governance dengan Mempercepat Pengesahan RUU Permapasan Aset” yang diselenggarakan Lemhannas RI, di Ruang Krisna, Gedung Astagatra lantai 4, Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Kamis 27 Juli 2023. Biro Adpim Setda Aceh

MITA | Asisten I Sekda Aceh, M Jafar mewakili Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, menjadi narasumber dalam FGD Membangun Budaya Clean Governance dengan Mempercepat Pengesahan RUU Perampasan Aset.

FGD yang diselenggarakan Lemhannas tersebut berlangsung di ruang Krisna, Gedung Astagatra lantai 4, Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Kamis 27 Juli 2023.

Wakil Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhilah dalam sambutannya menyampaikan, RUU Perampasan Aset tersebut sangat penting disahkan.

Menurutnya, dengan itu nantinya bisa memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan perampasan aset yang diperoleh secara tidak sah.

“Kita berharap FGD ini bisa mendapatkan hasil yang tepat dalam pengambilan kebijakan. Dengan resmi diskusi ini dibuka, selamat berdiskusi,” ujarnya.

Asisten I Sekda Aceh M. Jafar, pada FGD itu memaparkan Strategi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan serta Koordinasi pemerintah Pusat-daerah dalam penguatan pencegahan anti korupsi.

Ia menyebutkan diawali dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah, itu berkaitan dengan dana otonomi khusus (Otsus). Dan dalam hal pengelolaan banyak tantangan.

Selanjutnya disamping menyangkut dengan alur dan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Kemudian juga alur dokumen perencanaan dan penganggaran APBA.

“Penambahan kegiatan baru pada tahapan pembahasan KUA PPAS, akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan,” sebutnya.

Jafar juga menyampaikan strategi peningkatan pengelolaan keuangan daerah di wilayahnya, serta koordinasi pemerintah daerah dengan pusat dalam penguatan pencegahan anti korupsi.

(Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *