Ketua DPRK Langsa Tanggapi Tudingan Rekrutmen Anggota KIP Langgar Aturan

  • Bagikan
Ketua DPRK Langsa menanggapi terkait rekrutmen anggota KIP. Foto: Acehinfo

MITA | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa, Maimul Mahdi yang menanggapi laporan tersebut mengatakan bahwa apa yang dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 sebagai mana disebutkan pada ayat 1, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, namun tidak wajib.

“Benar saat perekrutan harus ada keterwakilan perempuan, tapi kan dilihat juga kemampuannya saat ujian, jadi ya sesuai dengan kemampuan mereka apakah lulus tes wawancara,” katanya kepada LintasAtjeh.

Menurut Maimul Mahdi, ada kesalahpahaman dalam penafsiran Undang-Undang tersebut, karena jelas pada Qanun Nomor 6 Tahun 2016 yang sudah direvisi tahun 2018, bahasa hukumnya dikatakan dengan memperhatikan keterwakilan, tidak dikatakan wajib.

“Tim rekrutmen ini setahu saya sudah berkonsultasi ke pihak provinsi terkait ini, jadi celah hukumnya sudah jelas, kita juga membentuk KIP, dengan menggunakan Qanun Aceh, bukan UU,” katanya, Selasa 6 Juni 2023 kemarin.

“Saya selaku pimpinan DPRK sudah meng-SK-kan Komisi I untuk bekerja sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018, bahwa yang melakukan rekrutmen Tim Pansel itu adalah Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan,” pungkasnya.

Penulis: Adi

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *