Anies Baswedan Kritik Mobil Listrik, Luhut Panas dan Serang Balik

  • Bagikan
Capres Anies Baswedan dan Menko Marves Luhut Pandjaitan. (Foto: Antara)

MITA | Calon Presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan, mengkritisi program subsidi mobil listrik yang dianggap tidak tepat sasaran, karena pemilik mobil listrik dinilai termasuk masyarakat golongan mampu dan tidak membutuhkan subsidi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun turut berkomentar terkait kritikan Anies Baswedan soal pemberian subsidi mobil listrik tersebut.

Luhut mengatakan bahwa subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Selain itu, dunia pun kini tengah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik, bukan cuma Indonesia.

“Sebenarnya gini ya mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif, jadi saya kira seluruh dunia bukan hanya kita, jadi saya kira kita jangan melawan arus dunia juga,” ungkapnya.

Hal itu disampaikan Luhut saat ditemui usai acara Seminar Hilirisasi dan Transisi Energi Dalam Rangka Mencapai Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa 9 Mei 2023.

“Jadi kalau siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu, nanti suruh dia datang ke saya, nanti biar saya jelasin ke dia bahwa itu ndak benar,” tegasnya, dilansir CNBCIndonesia.

Sebelumnya, Capres Anies Baswedan tak segan mengkritik kebijakan pemerintah era Presiden Joko Widodo, di hadapan para pendukungnya. Salah satu kebijakan yang dikritik terkait subsidi mobil listrik.

“Kemudian kita tahu negeri ini begitu banyak peluang dan pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat, kita menghadapi tantangan lingkungan hidup,” kata Anies.

“Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka-mereka tidak membutuhkan subsidi. Betul?” tuturnya saat berpidato dalam acara “Deklarasi dan Pengukuhan Amanat Indonesia”, Minggu 7 Mei 2023.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemberian paket subsidi mobil listrik bukan menjadi solusi dalam mengatasi persoalan polusi udara. Ia menyebut emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan mobil listrik pribadi berpotensi lebih besar dibandingkan dengan transportasi umum seperti bus berbahan bakar minyak (BBM).

“Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai kepada mobil listrik emisi karbon mobil listrik per kapita per kilo meter sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak,” katanya.

Dia menjelaskan, kondisi itu terjadi lantaran mobil listrik hanya dapat digunakan untuk keperluan pribadi penggunanya. Sementara bus dapat digunakan untuk kepentingan umum dan dapat memuat banyak orang.

Anies juga menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur aktif DKI Jakarta. Menurutnya, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalan raya.

“Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan menambah kemacetan di jalanan,” ucapnya.

Karena itu, Anies menilai yang perlu didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya.

“Kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan dalam sosial media,” imbuhnya.

Alih-alih menggenjot penggunaan kendaraan pribadi berbasis listrik, Anies mendorong agar ke depan jalanan RI dapat dipenuhi dengan kendaraan umum berbasis listrik. Misalnya, seperti kendaraan logistik berbasis listrik.

“Maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sebetulnya alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat membangun perasaan persatuan. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan berdasarkan kebijakan tanpa narasi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah memberikan bantuan berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi mobil listrik. Mulai April hingga Desember 2023, PPN untuk mobil listrik dipangkas hanya menjadi 1 persen.

Hal itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Bantuan subsidi mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan hingga Desember 2023.

Sumber: CNBCIndonesia

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *