Serapan APBA 2023 Masih Rendah, Pengamat Ekonomi: Harus Segera Pelantikan!

  • Bagikan
Pengamat Ekonomi, Dr. Amri, SE., MSi., di depan Kampus Graduate Resesrch Institute for Policy Study (GRIPS) Tokyo, Jepang. (Foto: Dok. MITABERITA.COM)

MITA | Serapan anggaran APBA masih rendah pada triwulan pertama tahun anggaran 2023. Serapannya bahkan tidak sampai 10 persen atau jauh dari target.

Informasi yang dihimpun media ini, hingga 30 Maret 2023, realisasi serapan anggaran APBA tahun 2023 baru tercapai 9,7 persen dari pagunya Rp 11,093 Triliun.

Padahal, realisasi serapan Anggaran ditargetkan mencapai 14,9 persen pada 31 Maret 2023. Artinya, realisasi serapan anggaran masih minus 5,2 persen.

Kepala Bappeda Aceh, Ahmad Dadek mengatakan, SKPA dan pemerintah kabupaten/kota perlu meningkatkan kinerja APBA dan DOKA 2023.

“Agar daya serap APBA secara umum bisa melonjak kembali,” kata Ahmad Dadek, kepada media Serambinews.com, Kamis 30 Maret 2023.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Dr. Amri, SE., MSi., menyarankan, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki segera melakukan pelantikan pejabat baru untuk mempercepat serapan anggaran APBA.

Menurut Dr. Amri, Pj Gubernur Aceh perlu segera menetapkan kepala dinas definitif agar kinerja SKPA bisa lebih baik dan sesuai harapan semua pihak. 

Ada beberapa kepala dinas sudah jadi Pj Bupati, perlu dilantik kepala dinas baru agar bisa bekerja maksimal. Kalau tidak segera dilakukan, yang kita khawatirkan ekonomi Aceh semakin terpuruk,” katanya.

“Minimnya serapan APBA ini jangan dianggap sepele, ini bisa berpengaruh pada ekonomi masyarakat kecil. Kalau tidak segera diperbaiki, juga berdampak pada peningkatan kemiskinan,” katanya.

Dr. Amri menjelaskan, Aceh masih dalam status sebagai daerah termiskin di Sumatera. Besarnya anggaran APBA ditambah dengan dana Otsus, seharusnya bisa memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat kecil.

Namun, kata Dosen Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Syiah Kuala tersebut, banyaknya anggaran daerah bisa “jauh panggang dari api” jika tidak mampu dikelola oleh pemerintah daerah.

Pemegang sertifikat Planning dan Budgeting pada level Nasional dan Internasional, Graduate Research Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang itu mengharapkan, proses lelang proyek harus cepat, karena jika proses lelang lambat maka akan sangat berdampak pada rendahnya serapan anggaran.

“Tapi yang paling penting menurut saya, harus segera dilakukan pelantikan, sehingga dinas bisa mempercepat proses lelang proyek, dengan begitu serapan anggaran makin cepat dan peredaran uang di masyarakat juga makin cepat,” katanya.

Mantan Sekretaris Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala itu menuturkan, uang yang berputar di Aceh umumnya adalah dari proyek APBN, APBA, dan APBK.

“Tanpa realisasi APBA secepat mungkin maka ekonomi masyarakat Aceh semakin morat-marit, yang ditandai dengan daya beli masyarakat semakin rendah, apalgi menjelang lebaran Idul Fitri, yang menurut orang Aceh itu hari yang sakral,” tuturnya.

Kalau realisasi anggaran lambat, tambahnya, maka juga akan menjadi Silpa akhir tahun yang sangat besar. Misalkan tahun 2022, Silpa APBA mencapai 1,3 Triliun lebih.

“Sementara masyarakat terus dihimpit dengan kemiskinan, ditandai dengan tingkat kemiskinan masih nomor 1 teratas di Sumatera, begitu juga dengan pengangguran, tingkat stunting dan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah,” pungkasnya.

(Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *