Total Kucuran Dana Desa di Aceh Besar Mencapai Rp 3 Triliun

  • Bagikan
Foto: Ist/Net

MITA | Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto melalui Sekdakab Aceh Besar Drs Sulaimi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) terkait evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan percepatan penyusunan perencanaan anggaran tahun 2023.

Kegiatan itu berlangsung di Aula DPMG Aceh Besar, Kamis 1 Desember 2022. Turut hadir dalam kesempatan itu, Asisten I Setdakab Aceh Besar Farhan AP, jajaran DPMG Aceh Besar, para camat se-Aceh Besar, dan unsur terkait lainnya.

Sulaimi mengatakan, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, saat ini gampong tidak hanya menjadi fokus pembangunan, tapi juga sebagai perancang dan pelaksana pembangunan, dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya yang dimiliki.

“Sehingga gampong bukan hanya sebagai objek pembangunan, tapi juga menjadi subyek dan motor penggerak pembangunan yang partisipatif,” kata Sulaimi.

Sekda menambahkan, sudah 8 tahun pemerintah pusat menganggarkan dana desa untuk diberikan kepada 604 gampong di Aceh Besar. Jika ditotalkan sejak tahun 2015 hingga 2022, mencapai Rp 3 Triliun yang diterima Kabupaten Aceh Besar.

“Jika dibagi 604 gampong, maka rata-rata setiap gampong telah menerima Rp 4,9 Miliar. Selain itu, di gampong bukan hanya dana desa yang menjadi sumber pendapatannya, tapi juga ada alokasi dana gampong (ADG), pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi, serta Pendapatan Asli Gampong,” ujarnya.

Dengan meningkatkannya jumlah anggaran yang dikelola oleh setiap gampong, tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, sehingga tata kelola pemerintahan gampong bisa terus ditingkatkan agar dana desa dapat dimanfaatkan secara baik, efektif, serta efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekda menambahkan, sangat dibutuhkan perhatian dari semua pihak agar penyaluran dan pengelolaan keuangan gampong dapat berlangsung baik. Ke depan, Pemkab Aceh Besar berharap agar setiap gampong sudah mandiri serta memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di gampong.

Dalam rangka evaluasi anggaran pendapatan dan belanja gampong, para camat juga sangat berperan untuk menghasilkan dokumen APBG yang berkualitas, sehingga berdampak baik terhadap perkembangan dan kemajuan di setiap gampong di Kabupaten Aceh Besar.

Sementara itu, Kepala DPMG Aceh Besar, Carbaini SAg menjelaskan, Rapat Koordinasi tersebut dihadiri 60 peserta, yang terdiri dari Kepala OPD terkait, para camat, Kasi PMG, Koordinator TAPM Aceh Besar, unsur tenaga ahli, serta pihak terkait lainnya.

Adapun hal-hal yang dibahas dalam Rakor tersebut di antaranya, terkait proses dana desa, proses program/kegiatan masing-masing bidang yang harus dikoordinasikan dengan camat untuk adanya peningkatan pengambilan strategis tahun 2023, pembahasan Rancangan Perbup Pedoman Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2023. Selain itu, juga penyerahan dan penjelasan teknis SML Siskeudes Tahun Anggaran 2023.

(Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *