ASN Berpolitik Praktis di Aceh Bakal Diberikan Sanksi Tegas

  • Bagikan
Foto: Ilustrasi/Net

MITA | Meskipun punya hak memilih, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat langsung dalam politik praktis. Jika kedapatan, maka bisa diberikan sanksi tegas.

Hal itu ditegaskan Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP. Menurutnya, jika ASN di Aceh kedapatan terlibat politik praktis pada Pemilu dan Pilkada 2024, maka akan diberikan sanksi tegas.

Hal itu disampaikan Iskandar saat membuka kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, Jumat 16 Desember 2022 kemarin. 

Acara itu mengangkat tema “Kolaborasi Mengawasi dan Penegakan Hukum Netralitas ASN Pemilu 2024”, berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, dan diikuti oleh para pimpinan SKPA serta Kepala BKPSDM se-Aceh.

“ASN memang memiliki hak pilih, tapi juga harus menjaga netralitas untuk tidak dukung-mendukung. Jika dilanggar akan diberikan sanksi tegas. Yang terberat tentu akan dicabut statusnya sebagai ASN,” kata Iskandar.

Iskandar berpesan agar para kepala SKPA menjaga dan melindungi ASN, sehingga status mereka sebagai pegawai negeri tidak hilang akibat ketidaktahuan mereka.

Namun kata Iskandar, jika para ASN itu sudah paham resiko dan tetap nekat terlibat politik praktis, akan diberikan tindakan tegas.

“Artinya mereka sudah siap dengan konsekuensi. Karena itu mari kita ingatkan ASN di tempat kita masing-masing agar karir kita untuk bekerja secara kompeten tetap selamat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh Ronaldi Aulia menjelaskan, kegiatan yang diselenggarakan Panwaslih dan Bawaslu itu bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan pemahaman tentang netralitas ASN yang harus menjadi perhatian khusus bagi semua pemangku kepentingan di Pemerintahan Aceh.

“Dengan kegiatan ini diharapkan bisa terbangunnya sinergitas antara Bawaslu dan Pemerintah Aceh,” kata Ronaldi Aulia.

Anggota Panwaslih Aceh Fahrul Riza Yusuf menambahkan, tahapan pemilukada sudah berlangsung sejak Juni, dan pada 14 Desember 2022 kemarin sudah ditetapkan nomor urut partai politik.

“Ke depan ketika seluruh partai sudah ditetapkan, seluruh ASN sudah harus kita wanti-wanti untuk tidak terlibat dalam politik praktis,” kata dia.

Lebih lanjut Fahrul Riza Yusuf mengatakan, penting bagi pihaknya untuk membangun koordinasi dengan Pemerintahan Aceh supaya bisa bersama-sama menjaga dan mengawal netralitas ASN.

(Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *