Partai Aceh dan Pemilu 2024

  • Bagikan
Bendera Partai Aceh. Foto: Ist/Net

Aceh merupakan daerah kekhususan dan keistimewaan yang berbeda dengan propinsi lain di Indonesia. Daerah Otonomi Khusus yang juga telah melahirkan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Aceh dengan kewenangan kekhususan dalam mengelola daerahnya untuk mempercepat pembangunan yang berdasarkan nilai-nilai Islami, budaya dan adat istiadat. Salah satu kewenangan Aceh yaitu, rakyatnya diberikan kebebasan mendirikan Partai Politik Lokal dengan tujuan agar rakyat Aceh bisa memperjuangkan hak-hak politik, ekonomi, budaya, adat dalam kehidupan sosial yang bermartabat.

Atas kewenangan tersebut lahirlah Partai Lokal di Aceh dengan berbagai ragam latar belakang dan kelompok, seperti kombatan GAM dengan Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA). Partai Daulat Aceh (PDA) yang berafiliasi dengan dayah, dan Partai SIRA, yang berafiliasi dengan aktivis dan sebagainya.

Dari beberapa partai lokal tersebut di atas, sudah 17 tahun Aceh dalam damai dan tiga partai politik tersebut sudah tiga periode berkiprah dan ikut dalam pemilu serta dalam pesta demokrasi merebut tampuk kekuasaan di legislatif (DPRA dan DPRK).

Selama tiga periode pelaksanaan pemilu legislatif, bagaimana eksistensi Parlok di Aceh?

Yang menarik perhatian penulis tentu saja mengenai eksistensi Partai Aceh (PA), kenapa PA? Karena PA lahir dari rahim pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mereka bersepakat melalui MoU Helsinki untuk mengubah pola perjuangan dari perlawanan senjata ke jalur politik melalui partai politik.

Bagaimana kiprah Partai Aceh dalam pembangunan Aceh?

Pemilu tahun 2009, PA mendapatkan kepercayaan dan di hati rakyat Aceh. Hal ini bisa dilihat dari pendapatan kursi PA pada posisi utama sebagai pemenang pemilu legislatif tahun 2009 dengan meraup kursi mayoritas, baik di tingkat DPRA maupun DPRK di beberapa daerah kabupaten/kota baik di pesisir timur, dan barat selatan.

Menandakan bahwa rakyat Aceh saat itu begitu tinggi tingkat kepercayaan dan harapannya kepada PA, sehingga suara legislatif DPRA menepati kursi mayoritas.

Begitu juga, PA mendapat kepercayaan rakyat Aceh dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota, hampir semua wilayah di Aceh dikuasai PA pada tahun 2006, dan 2012. Namun sayang, pada Pilkada tahun 2017, beberapa bupati, direbut kembali oleh partai nasional dan pasangan dari jalur Independen.

Eksistensi PA semakin turun saat pemilu 2014 dan 2019, PA banyak kehilangan kursi di parlemen baik di tingkat DPRA maupun beberapa DPRK, malah di beberapa kabupaten/kota tidak lagi mendapat kursi mayoritas. Termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) beberapa kabupaten/kota, posisi Bupati dan Wali Kota direbut oleh partai nasional.

Dari penjelasan di atas sangat jelas ada penurunan eksistensi PA dalam kurun waktu tiga dekade pemilu dan pilkada. Ini bisa dibuktikan dengan hasil pemilu dan pilkada, pada pemilu 2019, PA hanya mampu meraih 18 kursi di DPRA, artinya PA kehilangan 10 kursi, dimana pemilu 2014 mendapat 28 kursi.

Tidak hanya di DPRA, PA juga banyak kehilangan kursi di daerah-daerah, termasuk banyak kader PA gagal terpilih sebagai bupati/wali kota pada pesta demokrasi tahun 2017 silam.

Turunnya eksistensi PA ini bisa dipastikan adalah bentuk kekecewaan rakyat Aceh, kader dan simpatisan yang selama ini begitu banyak menaruh harapan, namun harapan tersebut tidak berbanding lurus, PA dianggap belum mampu mengelola pembangunan dan merealisasikan berbagai janji-janji politik.

Belum semua kombatan dan korban konflik tersentuh dengan program pembangunan, masalah kemiskinan, masalah qanun bendera, konflik internal, dan lainnya menyebabkan rakyat kecewa kepada elit dan Partai Aceh, karena dianggap gagal merealisasikan berbagai janji, sehingga PA semakin hilang taringnya, hilang pengaruh dan mulai ditinggalkan simpatisan. 

Bagaimana pemilu 2024? Ini menjadi tantangan besar buat PA sendiri, PA harus punya strategi jitu mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh dan merebut kembali hati rakyat Aceh. Pertama PA harus benar-benar konsolidasi untuk memperkuat internal, harus solid, demokratis, dan menerima berbagai masukan baik kader dan rakyat Aceh.

Sudah saatnya kader kader muda PA yang punya pontensi, pengaruh dan cerdas diberikan kepercayaan, sebagai bagian pengkaderan dan merekrut generasi milenial. Harus dipahami generasi kelahiran 2000 milenial, mereka masih sangat kurang paham kilas balik sejarah GAM, MoU, dan lahirnya Partai Aceh.

Generasi milenial harus menjadi target utama PA sebagai ketersambungan sejarah masa depan PA dalam melanjutkan perjuangan menjadikan Aceh sejahtera dan hebat.

Penulis:

Usman Lamreung (Pengamat Politik, Dosen Universitas Abulyatama)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *