Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Sangat Inovatif

  • Bagikan
Penyerahan anugerah inovasi. Foto: Ist

MITA | Berkat Jaringan Informasi Kearsipan Aceh (JIKA), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dinobatkan sebagai salah satu dinas “sangat inovatif”.

Dalam acara Anugerah Inovasi Aceh pada 17 November 2022 lalu, di Gedung Anjong Mon Mata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menerima anugerah sebagai salah satu dari 20 SKPA “sangat inovatif” yang diselenggarakan Bappeda Aceh.

Acara tersebut dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari bupati dan wali kota se-Aceh, Forkopimda, Sekretariat Daerah Aceh, para kepala SKPA, kepala Bappeda kabupaten/kota, akademisi, lembaga vertikal, unsur perbankan dan swasta, Badan Litbang se-Sumatera, media, CSO/LSM, tokoh masyarakat, serta para agen inovasi SKPA.

Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dadek dalam laporannya mengatakan penyelenggaraan acara ini sesuai PP 38/2017 tentang inovasi daerah, Permendagri 104/2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah serta Peraturan Gubernur Aceh 19/2021 tentang penyelenggaraan inovasi Aceh.

“Pelaksanaan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh telah dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain Bimtek penilaian indeks inovasi daerah Provinsi Aceh pada 11 Agustus 2022, Desk pembahasan inovasi SKPA pada 24-30 Agustus 2022, rapat pembahasan indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) pada 6 September 2022 serta coaching clinic pada 9 September 2022 dan diakhiri dengan rapat pleno indeks inovasi daerah di Takengon pada 16-17 September 2022,” kata T. Ahmad Dadek.

Pada acara Anugerah Inovasi Aceh, Pj Gubernur Aceh memberikan kata sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Aceh Bustami, SE, M.Si sekaligus membuka acara.

Dalam sambutannya, dikatakan bahwa Inovasi merupakan kunci dan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan, baik dari aspek pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan.

Kemampuan menciptakan pembaharuan menjadi sebuah keharusan di era disrupsi seperti saat ini. Karena itu, penyelenggara pemerintahan diharapkan dapat menginternalisasikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Caranya dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

“Semua aspek tersebut merupakan akumulasi dari upaya kita semua untuk melakukan pembaharuan, tidak terjebak dengan rutinitas yang biasa namun terus menciptakan solusi atas berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Bustami.

Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP, mengatakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terus meningkatkan inovasi dalam setiap bidang dan pelayanan di dinas tersebut.

Seperti halnya pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Kearsipan Aceh, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, sementara di bidang perpustakaan ada I-Pustaka Aceh.

Dalam kegiatan tersebut juga diadakan penandatanganan serah terima akun Srikandi Pemerintah Aceh antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dengan Badan Kepegawaian Aceh.

(Hi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *