FKPPA Tanggapi 100 Hari Kepemimpinan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki

  • Bagikan
Polem Muda Ahmad Yani. Foto: Ist

MITA | Ketua Umum Forum Komunikasi Perjuangan dan Perdamaian Aceh (FKPPA), Polem Muda Ahmad Yani ikut menanggapi berbagai kritikan yang mendesak Mendagri mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Menurut Polem Muda, semua pihak harusnya memberikan penilaian objektif dan proporsional kepada Ahmad Marzuki yang baru 100 hari saja menjabat, apalagi jika harus memperbandingkan dengan kinerja gubernur sebelumnya Nova Iriansyah. 

Ditambahkan Ketum FKPPA, style kepemimpinan dan kinerja Ahmad Marzuki nanti bakal berbeda jauh jika dibandingkan dari kegagalan gubernur Nova Iriansyah yang disebut minim prestasi dan gagal di berbagai sektor pembangunan.

“Kepemimpinan Nova terbukti gagal total dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh, batalnya proyek investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Pulau Banyak Aceh Singkil, terpuruknya mutu pendidikan Aceh, serta kegagalan mengeksekusi pembebasan lahan berbagai proyek strategis nasional di Aceh seperti kegagalan pembangunan waduk Tiro di Kabupaten Pidie,” ungkap Polem.

Untuk itu jika dicermati 100 hari kinerja Pj Gubenur, tambah Polem, maka tidak adil jika ada yang meminta Mendagri untuk mencopot Pj Gubenur Aceh karena gagal membangun Aceh dalam masa 100 hari kerja.

“Kritikan sepihak ini sangat prematur dan harusnya mereka bisa memberikan kesempatan waktu agar Pj Gubernur Aceh bekerja dalam waktu setahun atau akhir masa jabatannya, barulah kita bisa memberikan penilaian secara objektif untuk menyimpulkan gagal atau tidaknya,” kata Polem.  

Dalam rilis yang diterima media ini, Selasa 18 Oktober 2022, Polem merinci secara fair apa yang telah dilakukan Pj Gubenur dalam waktu 100 hari kerja, misalnya terdapat banyak capaian yang membawa dampak positif melalui berbagai kunjungan Ahmad Marzuki ke sejumlah kementerian di Jakarta.

“Termasuk menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan berharap Pemerintah Pusat memberikan intervensi khusus untuk percepatan pembangunan di Aceh,” ungkap Polem.

Polem Muda menambahkan, selama 100 hari kerja, Achmad Marzuki dinilai cukup berhasil melobi Kemenhub untuk membuka jalur penerbangan Internasional melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), yang sebelumnya telah ditutup masa pandemi Covid-19.

Begitu juga dengan penyelesaian pembebasan lahan Waduk Keureutoe dan Waduk Tiro yang akan segera dituntaskan untuk kembali dilanjutkan pembangunan, serta masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh.

Untuk itu, Ketum FKPPA menilai kinerja Pj Gubenur Aceh sangat jauh lebih baik dari rezim Nova Iriansyah yang dinilai gagal dalam segala sektor pembangunan di Aceh.

“Diperlukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan banyak problem pembangunan di Aceh, seperti persoalan stunting, UMKM, dan jalannya investasi pada skala besar di Aceh,” katanya.

“Konteks ini diperlukan waktu yang cukup bagi Pj Gubernur Aceh untuk sejumlah program pembangunan demi kemajuan Aceh,”  tutup Polem Muda yang juga Ketua Tim Pemenangan Ganjaris Perwakilan Aceh.

(Hi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *